JAKARTA-Wacana pemerintah menghidupkan "pasal karet" tentang penghinaan presiden dalam RUU KUHP menuai perdebatan. Banyak pihak menilai aturan tersebut menjadi langkah mundur demokrasi Indonesia.

Lain halnya dengan Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Menurut dia, pasal tersebut diperlukan untuk melindungi presiden sebagai simbol negara. Terlebih lagi melihat banyaknya penghinaan ke presiden selama ini.

"Kita maunya kesadaran masyarakat kita seperti di luar negeri, dan enggak ada pasal itu. Tapi masyarakat kita menghinanya seperti itu, kebangetan," terang Ruhut saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Anggota Komisi III DPR RI itu kemudian membuka cerita lama saat wajah presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipasang di kerbau. Bagi Ruhut, tindakan seperti itu adalah bentuk hinaan, bukan kritik.

"Pak SBY wajahnya ditaruh di pantat kerbau, itu menghina bukan mengkritik. Itu kebangetan kan. Nah, jangan salahkan jika relawannya marah," ungkap dia.

Ruhut melanjutkan, kualitas pendidikan masyarakat Indonesia belum bisa dibandingkan dengan negara luar. Hal itu lantas berpengaruh pada cara menuangkan kritik.

"Hakikat demokrasi di era Reformasi memang mengkritik, tapi tak harus menghina terlalu kebangetan. Saya lihat meme-meme juga banyak yang menghina ngawur," tandasnya.