Menurut taufik, sikap pemerintah yang awalnya menolak, namun akhirnya menerima bantuan asing utnuk mengatasi kabut asap yang juga menimpa negara tetangga ini, dianggapnya sebagai langkah yang kurang arif. Semua tawaran bantuan sebaiknya dievaluasi secara bijaksana.

"Para pembantu Presiden jangan terlalu awal menolak bantuan negara-negara asing, harus berkonsultasi dengan presiden dan wapres. Kalau awalnya menolak, tapi sekarang menerima jadinya kurang bagus, kurang arif," ungkap Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Taufik meminta, Pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai cara agar kebakaran hutan segera hilang, sehingga tak ada lagi "serbuan" asap yang melumpuhkan berbagai sektor kehidupan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, bahkan juga dirasakan masyarakat luar negeri. Jika terus seperti itu, Indonesia bisa dianggap telah mengganggu hak asasi penduduk setempat.

"Asap harus cepat hilang karena bukan hanya Indonesia tapi juga luar negeri dan sudah mengganggu Hak Asasi Manusia," sebutnya.