JAKARTA-Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghidupkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam RUU KUHP mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan. Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, mengingatkan pemerintah dan DPR untuk menutup rapat-rapat rencana menghidupkan pasal penghinaan terhadap Presiden.

"Demi menjaga iklim kebebasan berpendapat di era demokrasi saat ini, maka menghidupkan pasal penghinaan dalam KUHP artinya sama saja dengan membunuh demokrasi yang tengah tumbuh," katanya saat dihubungi Okezone, Rabu (5/8/2016).

Dia menambahkan, tidak pada tempatnya memperpanjang polemik rezim mana yang pertama kali memulai usulan menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam RUU KUHP. Sebaiknya adalah mencegah pasal itu hidup kembali.

"Saya kira tidak relevan jika yang diributkan itu rezim mana yang pertama mengusulkan, apakah SBY atau rezim Jokowi. Yang paling utama saat ini adalah mencegah dihidupkannya kembali pasal karet yang dapat membungkam kelompok kritis itu. Aneh jika pemerintah sibuk berwacana siapa yang memulai usulan tersebut," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, dalam draf RUU KUHP kembali diusulkan munculnya sejumlah pasal pemidanaan terhadap tindakan penghinaan kepada presiden dan wakil presiden yang diserta denda tertentu.

"Selain karena amanat Reformasi, putusan MK sebelumnya sudah cukup jadi alasan menutup jalan hidupnya kembali pasal penghinaan itu dalam RUU KUHP. Semua pihak wajib hormati dan tunduk pada putusan MK tersebut," pungkasnya.