Dalam pertemuan tersebut, Ical, demikian dia biasa disapa, membahas tiga poin utama yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh seluruh anggota DPR anggota KMP.

"Pertama kita akan buat satu penilaian pengamatan tentang hasil yang dicapai pemerintahan Jokowi selama satu tahun oleh tim, kedua soal pengorganisasian internal KMP, sehingga nanti KMP bisa memberi masukan bagi pemerintah," kata Ical kepada wartawan, Senin (12/10/2015) malam.

Topik bahasan ketiga, lanjut Ical, terkait isu terkini yang banyak diperbincangkan di tengah publik. Seperti revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta RUU Pengampunan Pajak.

Menurut Ical, dari laporan yang disampaikan petinggi KMP di DPR ditemukan bahwa rencana revisi UU KPK tersebut berasal dari usulan pemerintah, dan harus diketahui oleh publik. Atas dasar itu, kata Ical, Ketua DPR RI Setya Novanto sudah mengirim surat kepada pemerintah untuk memberikan jawaban atau klarifikasi terkait usulan tersebut.

"Untuk teks amnesti memang belum masuk prolegnas, tapi itu juga keinginan pemerintah, karena masalah keuangan negara masih belum baik, supaya masyarakat juga ketahui bahwa itu penting bagi pemerintah," terangnya.

Selain itu, lanjut dia, KMP meminta pemerintah untuk segera memaksimalkan penanganan bencana asap yang hingga kini belum selesai.

"Juga soal kejadian kekerasan kepada anak, itu perlu penguatan aturannya, selanjutnya penanganan masalah haji yang begitu besar makan korban," tandasnya.