JAKARTA-Keinginan pemerintah menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden lewat revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menuai kritik.

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Idil Akbar mengatakan, jika sampai pasal ini kembali muncul, maka pemerintahan saat ini dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpikir dan bertindak mundur.

"Nyata bahwa presiden tak cukup kuat menghadapi tekanan maupun hujatan dari publik," ujarnya, Selasa (4/8/2015). Idil menilai, tekanan dan hujatan publik adalah lumrah di negara republik yang menganut demokrasi seperti Indonesia. Apa lagi Indonesia bukan negara kerajaan, dengan demikian Presiden Jokowi bukan raja.

"Bagaimana mampu melakukan revolusi mental jika diri sendiri dan juga mereka yang mendukung munculnya kembali pasal karet ini tak merevolusi mentalnya sendiri agar bisa kuat dengan tekanan dan hujatan rakyat," tuturnya.

Oleh karena itu, Idil menolak pasal penghinaan presiden dihidupkan kembali. Dia khawatir nantinya pasal itu justru menjadi alat menekan rakyat sendiri yang kritis.

"Meski beralasan akan diatur kriterianya seperti apa yang disebut menghina presiden ini, tapi menurut saya tetap saja akan selalu ada celah untuk mempidanakan mereka yang dinilai telah menghina. Dan yang sering terjadi ketika rakyat berhadapan dengan kekuasaan, kekuasaan yang cenderung dimenangkan," pungkasnya. (okezone.com) nasional