Selasa, 19 Mei 2026
  • Home
  • Nasional
  • Mendagri: Kewenangan Luas Kepala Daerah Mustahil, Indonesia Bukan Negara Federal

Nasional,

Mendagri: Kewenangan Luas Kepala Daerah Mustahil, Indonesia Bukan Negara Federal

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Kamis, 17 Jul 2025 14:33
okezone.com
 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menutup pintu pemberian kewenangan luas bagi kepala daerah, seperti perizinan tabangm. Indonesia bukanlah negara federal yang tiap daerah punya kewenangan sendiri.

Hal itu disampaikan Tito saat berpidato di acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) 2025"2030 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

“Kalau kewenangan seluas-luasnya jelas nggak mungkin, Pak, karena Indonesia bukan negara federal,” ujar Tito dalam sambutan.

Tito mengatakan, kewenangan luas kepala daerah memiliki dampak negatif, salah satunya perizinan akan diobral. Hal ini juga akan berdampak negatif ke masyarakat.

“Sudah pernah dilakukan, kewenangan diberikan kepada para bupati untuk galian, untuk segala macam tambang. Apa yang terjadi? Obral, obral izin. Bayar, izin keluar. Setelah itu kerusakan lingkungan terjadi. Hancur, banjir, dan lain-lain,” ucap Tito.

“Kewenangan ini ditarik ke pemerintah provinsi. Yang terjadi sama juga obral izin tanpa memperhitungkan dampaknya. Yang kena nanti pejabat berikutnya,” sambungnya.

Seandainya seluruh perizinan ditarik Pemerintah Pusat juga tidak mungkin. Kewenangan pusat akan melahirkan persoalan kembali.

“Persoalan lagi, dengan ditarik perizinan ke pusat apakah mampu mengecek amdalnya? Mengecek semua? Melayani semua perizinan yang ada di seluruh Indonesia? Mampu nggak sumber dayanya?” tanya Tito.

Kendati demikian, Tito menilai kepala daerah bisa duduk bareng untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Ia menyarankan Apkasi membentuk kelompok kerja untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan tersebut.

“Nah, ini menurut saya perlu dilakukan. Duduklah, mungkin 3"4 hari. Bentuk kelompok-kelompok kerja, rumuskan masalah-masalah, dan saya siap hadir untuk acara itu bersama dirjen-dirjen saya. Saya siap hadir, siap untuk membantu kita mencari solusi bersama yang adanya win-win lah antara pemerintah kabupaten dan provinsi,” kata Tito.

“Dan kalau nanti sudah ada rumusannya, undang juga asosiasi gubernur, asosiasi"bila perlu"DPRD. Sampaikan, ‘Rumusan kami seperti ini,’ biar nggak ribut di luar, di media. Sudah dibicarakan di dalam ruangan. Kami pemerintah pusat, Kemendagri, pasti akan hadir dan memberikan apresiasi. Itulah yang kita inginkan: suara-suara yang dihadapi, persoalan dihadapi, dan usulan solusinya,” pungkasnya.***(Okezone.com)
Sumber: okezone.com

nasional
Berita Terkait
  • Minggu, 10 Mei 2026 11:51

    Seorang Kurir Narkoba Ditangkap, Sabu 21,1 Kg Berhasil Disita

    Siak-Lagi-lagi kurir narkoba yang menjadi sasaran penangkapan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri yang berhasil menggagalkan sabu seberat 21,1 kilogram di wilayah P

  • Sabtu, 09 Mei 2026 06:59

    Kunjugan Bhabinkamtibmas Polsek Kelayang, Modernisasi Ketahanan Pangan Masa Depan

    INHU-Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Salah satunya melalui peran aktif Bhabinkamtibmas yang turun langsung ke la

  • Sabtu, 25 Apr 2026 05:53

    PWI Pusat Gelar Takziah dan Doa Bersama, Sekjen Zulmansyah Sekedang Dikenang Sosok Total dan Berdedikasi

    Jakarta-Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tidak hanya berdedikasi tinggi, tetapi juga mendapatkan penghormatan luas dari b

  • Kamis, 23 Apr 2026 08:24

    KAMPAK Rohil Kembali Protes, Pertanyakan Kinerja Aparat Rohil

    Rokan Hilir-Koalisi Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Kriminal Rokan Hilir (KAMPAK Rohil) kembali melakukan aksi protes dengan membentangkan empat spanduk di sejumlah titik strategis pada Rabu (22/04/2026).A

  • Kamis, 23 Apr 2026 08:04

    Kapolda Riau Tekankan Pendekatan Humanis, Kunci Bangun Kepercayaan Publik di Era Digital

    Pekanbaru-Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa kunci utama membangun kepercayaan publik terhadap Polri terletak pada pendekatan yang humanis dan komunikasi yang efektif di tengah derasny

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak