Mendagri: Menteri Harus Jabarkan Visi Presiden
Kamis, 13 Agu 2015 16:57
JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan reshuffle menteri dalam Kabinet Kerjanya.
Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpendapat bahwa seorang menteri harus bisa menjabarkan visi dari presiden.
"Saya menangkap sinyal Presiden. Pembantu (menteri) harus menjabarkan visi Presiden, bukan punya visi sendiri. Gubernur dan bupati juga punya kewajiban itu," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Kamis (13/8/2015).
Dalam menjalankan visi Presiden, Tjahjo mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai Mendagri dirinya selalu berkoordinasi dan melaporkan jika ada kepala daerah yang melakukan pelanggaran.
"Saya sebagai Mendagri, melaporkan kalau ada kepala daerah yang melanggar," jelas Tjahjo.
Selain itu, menurut Tjahjo setiap bulannya seorang menteri akan dievaluasi dan bisa saja langsung dipanggil oleh Presiden Jokowi.
"Jadi, menteri tiap bulan dievaluasi, bisa dipanggil," ungkapnya.
Seperti diketahui, kemarin di Istana Negara, Presiden Joko Widodo resmi melakukan reshuffle dengan melantik lima menteri baru dan seorang Sekretaris Kabinet (Seskab). (okezone.com) nasional
Salurkan Beasiswa Nasional, Langkah BNI Dukung Pemerataan Pendidikan
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, sejalan dengan semangat Hari Pendidikan Nasional (Har
Harga BBM BP dan Vivo Naik Jadi Rp30.890 per Liter di Mei 2026, Pertamina Kapan?
JAKARTA - Harga BBM di SPBU swasta seperti Vivo dan BP naik pada 1 Mei 2026. SPBU Vivo dan BP kompak menaikkan harga BBM menjadi Rp30.890 per liter.Vivo menaikkan harga BBM jenis Primus Diesel Pl
Menko Yusril Tegaskan Fungsi Komnas HAM Tak Bisa Diambil Pemerintah
JAKARTA â€" Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa posisi Komnas HAM harus diperkuat. Ia menilai fungsi pengawasan dan penegak
23 Calon Jemaah Haji Gagal Berangkat, Ketahuan Pakai Visa Nonprosedural
JAKARTA â€" Direktorat Jenderal Imigrasi kembali menunda keberangkatan calon jemaah haji asal Indonesia yang menggunakan visa nonprosedural. Kali ini, sebanyak 23 orang dicegah berangkat saat hen
May Day di Jakarta, Ratusan Aktivis hingga Pejabat Negara Serukan Kesejahteraan Buruh
JAKARTA - Ratusan aktivis lintas generasi, tokoh nasional, serta sejumlah pejabat pemerintahan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di Jakarta, Jumat 1 Mei 2026.Kegiatan te