JAKARTA-Sekretaris Jenderal Humanika, Sya'roni menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pantas untuk menghempaskan isu wacana penghidupan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden.

"Mestinya Presiden fokus mengatasi masalah di Indonesia, bukannya melemparkan isu yang memprovokasi kemarahan publik," tegas Sya'roni kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (8/8/2015).

Dia pun menambahkan, jika Presiden mampu menampilkan kinerja yang bagus diyakini tidak akan ada yang akan mengkritik, atau bahkan menghina.

"Mestinya Jokowi sadar, bahwa selain sebagai kepala negara, Presiden juga menjabat sebagai kepala pemerintahan. Di era demokrasi mengkritik kepala pemerintahan itu sudah hal biasa. Apalagi jika kebijakan yang diambil menyengsarakan rakyat maka wajar rakyat melontarkan kemarahan," tuturnya.

Kata dia, Indonesia adalah negara hukum dan menjunjung asas equality before the law.

"Semua memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jika merasa menerima hinaan, Jokowi bisa melaporkannya ke aparat penegak hukum," sambungnya.

Untuk menghentikan polemik, lanjutnya, sebaiknya Jokowi segera menarik usulan pasal penghinaan presiden tersebut.

"Jokowi harus fokus bekerja mensejahterakan rakyat," pungkasnya. (okezone.com)