JAKARTA-Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan relawannya sebagai calon duta besar (dubes) dinilai terlalu beresiko terhadap hubungan internasional Indonesia. Oleh karena itu, sikap politik balas budi pria asal Solo itu dinilai berlebihan.

"Ini sangat berbahaya dalam konteks kenegaraan, khususnya dalam hubungan internasional. Dalam konteks tradisi dalam mengisi jabatan publik, itu sangat membahayakan," ujar Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Katholik Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan, hubungan luar negeri Indonesia ke depannya akan menjadi hal yang penting dan strategis. Bahkan, tantangan kian berat khususnya setelah Indonesia menerapkan kebijakan hukuman mati bagi pengedar narkoba.

"Dengan asal tunjuk calon dubes, posisi Indonesia dalam hubungan internasional juga menjadi pertaruhan," tandasnya.

Asep mengakui, politik balas budi memang sesuatu yang lumrah dalam politik. Tapi, apa yang dilakukan di masa pemerintahan Jokowi, terkesan seperti overdosis dengan menempatkan relawannya di segala bidang jabatan.

"Dulu saja zaman Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) tidak seperti ini. Bahkan waktu Bu Megawati saja, enggak separah ini," katanya.

Menurut Asep, penempatan relawan Jokowi di sejumlah posisi strategis pemerintahan, adalah cara suami Iriana Jokowi itu untuk bisa melanjutkan kekuasaannya di periode selanjutnya.

Oleh karena itu, lanjut Asep, DPR harus menjadi penyaring 33 nama calon dubes yang sudah diajukan. DPR harus jeli melihat calon dubes tersebut.

"Saringannya di DPR. Kita tidak ingin dubes ini jadi tempat penampungan orang yang tidak mendapatkan porsi jabatan di pemerintah," pungkasnya. (okezone.com)