JAKARTA - Arcandra Tahar diisukan akan kembali mendapatkan posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal itu setelah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laloly memutuskan, meneguhkan kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar.

Menanggapi isu ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Taufik Kurniawan mengungkapkan urusan penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, ia mengingatkan apakah proses diperolehnya kembali kewarganegaraan Arcandra sudah melalui proses yang transparan, adil, dan jujur.

"Tentunya harus melalui proses transparan, adil, jujur dan bulat," kata Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat Kamis (8/9/2016).

Menurut Taufik, DPR mendukung seseroang untuk mendapatkan kembali hak kewarganegaraannya sepanjang itu merupakan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kewarganegaraannya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengingatkan jangan sampai ada potensi hak warga yang terabaikan, karena ada suasana politik tertentu sehingga dapat membuat seseorang tak memperoleh status kewarganegaraannya atau stateless.

"Artinya 'mbulet' itu tidak selalu dinaungi oleh suasana politik," pungkas Taufik.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laloly memutuskan, meneguhkan kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan Arcandra telah melepas statusnya sebagai warga negara Amerika.

Yasonna mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Rabu kemarin. Dengan kembalinya Arcandra menjadi WNI, muncul pula kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali mengangkatnya menjadi Menteri ESDM setelah diberhentikan pada 15 Agustus 2016. (Okezone.com)