Reshuffle Tak Menjamin Kinerja Pemerintahan Membaik
Rabu, 12 Agu 2015 15:30
JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menjawab teka teki ihwal siapa saja menteri yang diganti demi memperbaiki kinerja Kabinet Kerja ke depan. Sebanyak lima menteri dan Sekretaris Kabinet (Seskab) dicopot lantaran dianggap kinerjanya jauh dari ekspektasi.
Peneliti The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Arya Fernandes mengatakan, perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi setidaknya harus mempertimbangkan tiga hal.
"Pertama yaitu penerimaan publik, kedua penerimaan koalisi dan yang ketiga penerimaan pasar," ujar Arya saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Rabu (12/8/2015).
Menurutnya, bila reshuffle hanya mempertimbangkan aspek penerimaan elite dan koalisi saja, niscaya reshuflle tidak akan memengaruhi kinerja pemerintahan.
"Pasar juga jelas berkepentingan terhadap reshuffle, bila tidak ada kejutan dalam reshuffle atau bila tidak ada figur baru di bidang ekonomi yang sesuai selera pasar, penerimaan pasar saya kira akan lemah," jelasnya.

Selain pasar, lanjut Arya, faktor penerimaan publik juga harus diperhitungkan secara matang. Menteri baru kata dia, jelas dituntut memperoleh tingkat penerimaan publik serta mempunyai track record atau rekam jejak yang baik.
"Saya kira bila reshuffle tidak memenuhi tiga variabel di atas, reshuffle tidak akan memberikan efek bagi peningkatan kinerja pemerintahan," tandasnya.
Salurkan Beasiswa Nasional, Langkah BNI Dukung Pemerataan Pendidikan
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, sejalan dengan semangat Hari Pendidikan Nasional (Har
Harga BBM BP dan Vivo Naik Jadi Rp30.890 per Liter di Mei 2026, Pertamina Kapan?
JAKARTA - Harga BBM di SPBU swasta seperti Vivo dan BP naik pada 1 Mei 2026. SPBU Vivo dan BP kompak menaikkan harga BBM menjadi Rp30.890 per liter.Vivo menaikkan harga BBM jenis Primus Diesel Pl
Menko Yusril Tegaskan Fungsi Komnas HAM Tak Bisa Diambil Pemerintah
JAKARTA â€" Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa posisi Komnas HAM harus diperkuat. Ia menilai fungsi pengawasan dan penegak
23 Calon Jemaah Haji Gagal Berangkat, Ketahuan Pakai Visa Nonprosedural
JAKARTA â€" Direktorat Jenderal Imigrasi kembali menunda keberangkatan calon jemaah haji asal Indonesia yang menggunakan visa nonprosedural. Kali ini, sebanyak 23 orang dicegah berangkat saat hen
May Day di Jakarta, Ratusan Aktivis hingga Pejabat Negara Serukan Kesejahteraan Buruh
JAKARTA - Ratusan aktivis lintas generasi, tokoh nasional, serta sejumlah pejabat pemerintahan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di Jakarta, Jumat 1 Mei 2026.Kegiatan te