Meski kasus tersebut ditangani oleh KPK, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhroh meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Jaksa Agung HM Praseto.

"Riil-nya ini kan yang menjadikan tersangka KPK, follow up-nya mereka. Tapi kekhawatiran publik (terkait intervensi Jaksa Agung) cukup beralasan. Dan domain Presiden yang masih akan melakukan reshuffle, jangan sampai ditunggu diteriakin," ujar Zuhroh kepada Okezone, Jumat (16/10/2015).

Terlebih kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berada pada posisi yang strategis, salah satunya Jaksa Agung. Zuhroh mengimbau, agar tidak terjadi tarik menarik kepentingan. Dia juga berharap HM Prasetyo mundur dari jabatannya. Apalagi Presiden Jokowi sejak awal mengampanyekan gerakan revolusi mental.

"Posisi strategis yang diduduki partai (Nasdem), bakal ada tarik menarik kepentingan. Dalam konteks revolusi mental kalau tidak becus ya mundur. Ini yang harus dibuktikan kalau pembantu tidak amanah," imbuhnya.

Sebagai partai yang tergolong baru, lanjut Zuhroh, posisi partai besutan Surya Paloh bisa kian sulit jika kasus yang menjerat kadernya tidak dibuka secara transparan. Jika kondisi tersebut semakin dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap Nasdem akan semakin menurun.

"Supaya tidak ada kecurigaan yang akan merugikan partai Nasdem. kepercayaan publik terus turun, karena ada kecurigaan Jaksa Agung ikut main. Mestinya mereka tidak berpikir pendek, partai baru sudah barulah," pungkasnya.