JAKARTA - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mengimbau Mahkamah Konstitusi (MK) mewaspadai ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto. Alasannya, BW pernah terjerat kasus kesaksian palsu saat beracara di MK.

"BW punya rekam jejak hitam penanganan hukum ketika menghadirkan saksi palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010," kata anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Inas Nasrullah Zubir, kepada wartawan, Senin (27/5/2019).

Kala itu, diberitakan BW menghadirkan saksi palsu ketika menangani kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK pada 2010. BW pun ditetapkan sebagai tersangka.
Namun, kata Inas, penegakkan hukum terhadap BW saat itu tak berlanjut. Padahal, menurut dia, kepolisian memiliki bukti-bukti yang sangat mendukung.

"Setelah kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan, justru dikesampingkan demi kepentingan umum (deponering) oleh Jaksa Agung," ujar Inas.

"Ingat deponering itu mengesampingkan perkara yang sudah ada buktinya dengan alasan demi kepentingan umum. Jadi bukan tidak ada bukti, melainkan penegakan hukum terhadap BW saat itu dikorbankan demi kepentingan umum," imbuh dia.

Ia kemudian menyinggung Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang saat itu vokal memprotes Jaksa Agung karena mengesampingkan kasus BW. Inas pun mempertanyakan sikap Fadli yang kini berada di barisan yang sama dengan BW.
"Tapi sekarang kita lihat sendiri, mereka (BW dan Fadli Zon) berada di kubu yang sama," kata Inas.

"Sekarang apakah Fadli Zon tetap menuntut kepastian hukum kasus BW dulu?" tanya dia.

Diketahui, Bambang Widjojanto yang merupakan eks pimpinan KPK kini memimpin tim hukum Prabowo-Sandi. Selain BW, tim itu beranggotakan Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Aimir, dan Zulfadli.
nasional