CIREBON � Women Crisis Center (WCC) menyayangkan pengesahan Undang-Undang Kebiri. Pasalnya, WCC menilai pengesahan tersebut tidak menjamin turunnya angka kekerasan seksual.

Manajer Program WCC Mawar Balqis, Sa'adah menerangkan Undang-Undang Kebiri tak menjamin menurunnya angka kekerasan seksual karena banyak hal yang seharusnya menjadi pertimbangan. Pihaknya juga mengaku sudah banyak menyampaikan sejumlah alasan baik di media sosial, IDI, Fatayat, maupun Komnas Perempuan tentang pengesahan undang-undang tersebut.

"Intinya, tingginya angka kekerasan seksual salah satu pemicunya adalah masih tingginya budaya patriarki dan stigma bahwa korban adalah aib," tuturnya, Jumat (16/9/2016).

Ia menjelaskan, yang bermasalah dengan para pelaku kekerasan seksual adalah psikisnya, bukan alat kelaminnya. Akibat Undang-Undang Kebiri, menurutnya, bisa saja pelaku melakukan berbagai cara agar tidak terkena pasal dalam undang-undang tersebut, salah satunya dengan menikahi korban.

"Atau bisa juga pelaku akan melakukan hal yang lebih sadis kepada para korban karena menganggap merekalah penyebab para pelaku mendapatkan hukuman itu," paparnya.

Untuk itu, pihaknya bersama Forum Pengada Layanan (FPL) se- Indonesia dan Komnas Perempuan sedang mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Bulan ini drafnya akan diserahkan ke DPR.

"Di dalamnya sudah diatur upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan kekerasan seksual oleh berbagai pihak juga sanksi-sanksi yang akan diberikan untuk setiap jenis kekerasan seksual serta hak-hak para korban yang harus dipenuhi," katanya. (Okezone.com)