Kini pelaku teror, termasuk aksi bom bu­­nuh diri bukan lagi dilakukan oleh kaum pria, namun sudah beralih ke pe­rem­puan. Pada Sabtu (10/12), Tim De­ta­se­men Khu­sus (Densus) 88 An­ti­teror Pol­­ri berhasil mem­bekuk tiga terduga te­roris di ka­wasan Bintara, Bekasi, Jawa Ba­­rat. Yang me­nge­jut­kan, se­orang pe­rem­pu­an (DYN) ditang­kap bersama dua pria, yakni sua­minya (MNS) dan (AS). Me­reka beren­cana akan mela­ku­kan aksi bom bunuh diri di Istana Negara. Setelah pe­nang­kap­an DYN dan kawan-kawan itu, Tim Densus pun menangkap bebe­rapa orang yang di­duga sebagai anggota ja­ringan te­roris Bah­run Naim, yang kini di­ka­barkan bergabung de­ngan kelompok Is­la­mic State (IS) di Su­riah. Kurang dari se­­pekan setelah pe­nang­­­ka­pan DYN, yak­ni pada Kamis(15/12), Tim Densus 88 me­­nang­kap lagi seorang perempuan ber­inisial TS alias UA di Tasikmalaya, Jawa Barat.

TS adalah ibu rumahtangga yang memiliki peran penting dalam mengin­dok­trinasi kepada DYN untuk melaku­kan bom bunuh diri. TS juga diyakini me­miliki andil yang besar dalam mem­per­­temukan DYN dan MNS.Beberapa hari setelah pe­nang­kapan TS, Tim Den­sus bersama jajaran polisi di Pur­wo­rejo, Jawa Tengah, menangkap seorang pe­rem­puan berini­sial IP yang diduga sebagai anggota jaringan teroris. Polri ma­sih mendalami keterlibatan IP dengan TS dan DYN serta de­ngan jaringan teroris kelompok Bahrun Naim (Suara Pem­baruan 19/11).

Titik jenuh

Selama ini perempuan kerap lebih di­posisikan sebagai korban ketimbang pe­laku kekerasan. Diskriminasi dalam pe­kerjaan, menentukan pilihan untuk karir, pe­lecehan tubuh, eks­ploitasi tenaga dan ko­mersil serta diskriminasi dalam kom­pe­­tisi untuk memperoleh sebuah jabatan atas dasar tradisi dan impitan pola pa­triarkis, selalu menjadi fenomena ke­se­ha­rian yang dialami perempuan. Rasa-ra­sanya tak ada ruang dalam bing­kai sosial politis sehari-hari yang steril dari embusan udara kekerasan terhadap kaum perempuan.

Sebagai obyek kekerasan, perempuan di­tuntut memiliki ke­mam­puan untuk ber­juang mengatasi diskriminasi dan keke­ra­s­an dengan memperbaiki kualitas diri. Pa­dahal untuk men­capainya, tak bisa di­la­kukan hanya oleh perempuan itu sen­diri. Sebab dalam banyak hal, ruang-ruang berkompetisi selalu dise­saki de­ngan struktur kompetisi yang didesain se­­cara siste­mik lebih memihak pada kaum laki-laki. Tanpa dukungan kaum laki-laki dan masyarakat banyak, sulit bagi perempuan untuk mereposisi di­ri­nya dalam merebut nilai-nilai keadi­lan dan kesetaraan.

Adakalanya, perempuan mengalami titik jenuh dalam per­gulatan keadilan ter­sebut. Tidak sedikit kaum hawa yang akhir­nya terhempas dari kejamnya per­sai­ngan dimaksud de­ngan menyisa­kan trauma serta kekecewaan berat lalu me­ng­am­bil keputusan untuk melakoni hi­dup yang sebelumya ia ke­cam di dalam hati. Syukur-syukur ada kaum hawa yang jenuh dan terhisap dalam rutinitas pe­kerjaan sebagai kaum ibu rumah tangga. Ka­lau bukan sebagai pelarian dan menerjuni profesi-profesi berisiko, ia harus fokus meme­ran­kan diri seba­gai ibu rumah tangga yang telaten dan profesio­nal mengurus suami, isteri dengan kon­sekuensi-konse­kuensi yang harus ia terima.

Tapi bagaimana dengan kaum hawa yang harus berke­cim­pung di lahan profesi yang jauh dari nilai-nilai ke­ma­nu­­siaan seperti dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK) yang dipandang hina dan sumber penyakit masyarakat ? Dalam banyak momen kita mengutuk para PSK itu sebagai ma­nusia pragmatis, yang mengeksploitasi nafsu dan keing­i­nan daging­­nya untuk mendapatkan sege­pok keuntungan sesaat. Namun mestinya cara berpikir kaca mata kuda tersebut ha­rus dieliminasi dari cara pandang ko­lektif-sosiologis supaya kita bisa me­ma­hami persoalan secara komprehensif de­ngan menggunakan cara pandang heli­cop­ter view, karena problem pros­titusi tidak hanya lekat dengan moral, tapi juga struktur kesempatan yang ternodai dalam bingkai perebutan akses dan modal.

Mencuatnya kaum hawa yang memi­lih jihad dalam teoris­me bisa mencer­min­kan, Pertama, sebuah titik jenuh yang di­ala­mi oleh mereka. Karena mereka di­sebut sosok anonim, so­sok kelas dua dan subyek utama dari urusan domestik, mem­­­buat kemampuan mereka untuk me­ngembangkan alter­natif diri menjadi ter­eduksi. Frustrasi sosial yang sangat kom­pleks dan rumit itu lalu menjadi lahan bagi eksploitasi diri mereka dengan cara-cara kekerasan yang dianggap sebagai bentuk retorika kepahlawanan. Padahal hal tersebut adalah sebentuk pelarian diri kaum hawa dari kepenatan sosial akan ketidak­adil­an yang dialaminya selama ini.

Kedua, bisa juga sebentuk kamuflase aksi terorisme untuk me­nutup celah investigasi terhadap aktifitas terorisme yang kian masif terjadi hari-hari ini. Artinya perempuan dianggap lebih aman untuk disusupi rencana peledakan bom, karena selama ini ia memang relatif bersih dari tuduhan terorisme. De­ngan cara ini, perempuan akan memperoleh ruang lebih luas dalam melakukan aksinya karena ia tidak dicurigai sela­yaknya kaum laki-laki yang merupakan aktor jamak.

Ketiga, bisa jadi ini cerminan adanya pengerasan simbol bah­wa secara struktur keke­rasan dan teror, perempuan ber­wa­jah ganda. Di satu sisi ia bisa berlaku sebagai kaum feminis, na­mun di sisi lain ia bisa berwajah garang yang dimani­fes­tasi­kan lewat jihad atas nama nilai-nilai agama yang diyakini­nya. Memang sebagai perempuan pelaku aksi teror, ini bukan hal baru. Karena  di Irak, Afghanistan, dan Suriah serta India perempuan juga pernah melakukan aksi bom bunuh diri. Di Indian itu terjadi saat pembunuhan terhadap PerdanaMenteri Rajiv Gandhi.

Feminisasi teroris

Fenomena ini menunjukkan bahwa ada feminisasi ke­ke­rasan dalam terorisme akhir-akhir ini. Penampakan kekerasan lewat terorisme tidak lagi didominasi oleh laki-laki tetapi juga oleh perempuan lewat simbol 'pengantin'.  Akibatnya perluas­an kecuri­gaan sosial akan mengikutinya, karena pela­ku teror bisa datang dari kelamin apa saja.

Karenanya kita berharap Polri bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama bersinergi melakukan penetrasi de­radikalisasi untuk mematikan benih-benih kekerasan de­ngan pengajaran, pembinaan yang bersifat persuasi. Terorisme adalah in­fil­trasi keyakinan religi yang disuntikkan ke dalam doktrin yang berfungsi melegalisasi pengungkapan ajaran di kehi­dupan sehari-hari. Karena itu perlu kerja keras dari pe­merintah, tokoh agama dan masyarakat un­tuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang selaras dengan tumbuhnya per­adaban manu­sia.

Pemerintah perlu menjadi teladan untuk menyuburkan perilaku keadilan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang adil dan menjawab kebutuhan rakyat secara kom­prehensif. Nilai-nilai keteladanan ini paling tidak akan memunculkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sehingga luapan keke­cewaan publik terhadap persoalan terkait diskriminasi kebijakan dengan cara-cara tidak beradab dapat direduksi. ***

Penulis adalah Pemerhati social

sumber:arian.analisadaily.com