Ilustrasi

Beberapa waktu yang lalu sebelum pelaksanaan FDT berlangsung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menuturkan, kawasan Danau Toba, akan dikembangkan oleh kementerian menjadi seperti Monaco di Eropa. Bahkan tanpa rahu beliau menyatakan akan menjadikan Danau Toba menjadi Monaco nya Asia. Sebelumnya,Menteri Pariwisata, Arief Yahya juga berencana untuk membuat Sumatera Utara menjadi destinasi unggulan bagi para wisatawan mancanegara, Kementerian Pariwisata akan terus memberikan dukungan, salah satunya adalah dengan menyiapkan dana sekitar Rp10 miliar.

Pernyataan yang dikemukakan kedua kementerian tersebut tak pelak membuat masyarakat Sumatera Utara khususnya para masyarakat setempat dan para penggiat pelestarian Danau Toba bisa tersenyum. Seperti yang diketahui Danau Toba kini mengalami situasi yang sangat memperihatinkan. Air danau mengalami pencemaran, serta hutan yang penyanggahnya mengalami kerusakan. Sebagai dampak dari keadaan tersebut kini Sumatera Utara dan Danau Toba mulai ditinggalkan oleh para wisatawan asing. Terbukti kini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara hanya mencapai 270 ribu orang padahal dulu bisa mencapai 400 ribuan orang.

Meski pemerintah telah memberikan janji, namun realisasinya lagi-lagi masih dipertanyakan. Hal ini karena selama ini pemerintah terlalu sering memberi janji tanpa realisasi. Dalam upaya melakukan revitalisasi Danau Toba pemerintah harus dihadapkan pada beberapa tantangan serta pekerjaan rumah yang harus mampu diselesaikan.

Pertama, menghentikan eksploitasi hutan penyanggah Danau Toba. Kerusakan bukan hanya dialami oleh Danau Toba namun juga hutan penyanggah Danau Toba. Perambahan hutan di kawasan danau Toba dilakukan banyak pihak terutama oleh dua perusahaan besar yaitu PT Toba Pulp Lestari dan PT Gorga Duma Sari(GDS) yang pemiliknya tidak lain adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir.Buruknya aktivitas PT GDS tidak memiliki izin lingkungan. Akibat aktivitas perambahan hutan yang dilakukan tersebut membuat pada 2012, tutupan hutan di sekitar Danau Toba tinggal 57.604,88 hektar atau 15,27 persen. Angka ini jauh dari standar minimal 30 persen dari luas hutan yang mencapai 356.800 hektar. Akibat rusaknya hutan Danau Toba mengalami pendangkalan akibat penyimpan air yang semakin minim. Penghijauan yang selama ini digagas berbagai pihak pun terlihat sia-sia.

Kedua, melakukan pembatasan terhadap jumlah keramba yang beroperasi. Salah satu penyebab pencemaran yang dialami Danau Toba adalah akibat adanya aktivitas industri keramba. Salah satu perusahaan yang melakukan aktivitas keramba secara besar-besaran adalah PT Aquafarm Nusantara milik Swiss dengan luas keramba mencapai 9 hektar.Perusahaan yang beroperasi sejak tahun 1998 ini diperkirakan menggunakan 200 ton pakan setiap hari untuk kegiatan Keramba Jaring Apung di perairan Danau Toba. Akibat dari aktivitas keramba apung yang sangat masif di Danau Toba membuat kandungan Nitrogen dan Fosfor di perairan Danau Toba mengalami peningkatan yang signifikan yang berakibat pada berkurangnya jumlah spesies ikan di Danau Toba semakin berkurang. Ditambah lagi akibat aktifitas keramba membuat populasi eceng gondok semakin bertambah,hal ini tentunya membuat keindahan Danau Toba akan berkurang.

Ketiga, menghentikan pembuangan limbah secara langsung oleh usaha perhotelan dan peternakan babi. Pembuangan limbah oleh bisnis perhotelan dan peternakan turut menjadi sorotan oleh para penggiat pelindung Danau Toba. Bisnis perhotelan di Danau Toba biasanya menjadikan Danau Toba sebagai bagian belakang. Dampaknya Danau Toba menjadi lokasi pembuangan limbah secara langsung dari hotel yang berkontribusi dalam mencemari air danau. Lalu usaha peternakan oleh PT Allegrindo Nusantara di daerah Tigarunggu, Simalungun juga turut mencemari air danau. Berdasarkan informasi yang dihimpun para aktivis  peternakan PT Allegrindo yang memiliki 40.000 ribu ekor babi menghasilkan 1200 ton kotoran per hari. Akibatnya sistem IPAL milik peternakan tidak mampu menampung semua kotoran yang pada akhirnya dibuang ke sebuah sungai yang mengalir langsung ke Danau Toba. 

Keempat, memperbaiki infrastuktur jalan dan transportasi. Salah satu masalah yang juga harus segera di tangani adalah masih kurang memadainya fasilitas jalan dan transportasi di kawasan wisata Danau Toba. Jika kita melihat jalanan menuju danau Toba maupun jalanan menuju Pangururan, kualitas jalannya masih dikategorikan tidak memadai hal ini karena masih banyak bagian badan jalan yang berlubang. Selain itu transportasi darat dan transportasi air juga harus diperbanyak terutama transportasi darat menuju ke objek wisata di sekitar Danau Toba seperti ke Tomok dan Pangururan diperbanyak.

Kelima, melakukan pembinaan dan pemberdayaan pada masyarakat sekitar danau. Salah satu elemen penting dari sukses atau tidaknya suatu objek wisata adalah keterlibatan masyarakat sekitar dalam mendukung keberadaan objek wisata yang ada. Untuk itu pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat sekitar terutama para pedagang dan pemilik hotel. Terkhusus para pedagang di Danau Toba masih banyak yang kurang begitu ramah terhadap wisatawan, misalnya disaat ada pembeli yang menawar ada beberapa pedagang yang menunjukkan muka emosi di depan pembeli,bahkan ada yang memaki. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pembinaan terhadap para pedagang. Lalu pemerintah juga diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan Danau Toba, karena selama ini masyarakat juga turut berkontribusi dalam pencemaran danau, seperti lewat kegiatan mencuci di pinggir danau.

Penyelesaian Masalah

Jika kita melihat oknum-oknum yang menyebabkan pencemaran di Danau Toba dan sekitarnya,pada umumnya didominasi oleh para pemilik modal dan kaum penguasa.Hal ini terbukti dari hasil wawancara saya terhadap masyarakat setempat. Masyarakat menyatakan tidak diuntungkan dengan adanya industri keramba dan perhotelan karena nilai tambahnya hanya dinikmati oleh asing dan kaum elit bahkan daerah lain.

Jika kita melihat sejarah penyelesaian masalah yang berurusan dengan para kaum elit yang sering mandeg, proses revitalisasi Danau Toba sepertinya akan sulit dilakukan. Untuk itu perlu sebuah keseriusan tingkat tinggi dari pemerintah dan jajarannya sehingga misi pemulihan Danau Toba dapat dilakukan. Seperti diketahui sebenarnya sejak tahun 2009 Danau Toba ditetapkan sebagai salah satu dari lima belas danau prioritas periode 2010-2014  sesuai dengan kesepakan dalam Konferensi Nasional Danau Indonesia I di Bali pada tanggal 13 Agustus 2009 silam. Meski sudah ditetapkan sejak 2009, namun nyatanya Danau Toba tak jua mengalami perbaikan malah semakin parah. Situasi ini tentunya menjadi dilema tersendiri. Rencana revitalisasi Danau Toba oleh dua kementerian diharapkan benar-benar rencana yang disusun secara serius, karena jika kisah lama terulang kembali maka bukan tidak mungkin Danau Toba akan menghilang dari dunia pariwisata dunia. 

Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk mampu menindak setiap oknum yang terlibat dalam pencemaran air dan perusakan hutan di Danau Toba tanpa tebang pilih sehingga proses pevitalisasi bisa berhasil. Terkhusus untuk penggunaan hutan, pemerintah harus segera melakukan penghentian secara paksa terhadap aktivitas perusahaan serta perorangan yang melakukan eksploitasi hutan sesuai dengan undang-undang.Karena kerusakan bukan hanya terhadap kerusakan danau tapi juga hilangnya sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat sekitar. Apalagi penguatan sektor kehutanan  juga merupakan bagian dari agenda Nawacita presiden Jokowi.

Pasca Janji

Pasca wacana revitalisasi Danau Toba beberapa waktu yang lalu oleh Menteri Rizal Ramli dan Arief Yahya hingga kini belum terlihat langkah awal dari wacana yang telah disampaikan. Bahkan hingga kini belum ada tim khusus oleh pemerintah pusat yang dibentuk untuk melakukan studi lapangan ke Danau Toba untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan lebih dahulu. Melihat situasi ini akankah wacana revitalisasi hanya akan tinggal wacana ? Patut untuk ditunggu.

(analisadaily.com)