analisadaily.com

ilustrasi

Gempa bumi berkekuatan 6,1 skala Rich­ter menggun­cang lima provinsi yakni Banten, Jakarta, Lampung, Jawa Barat danJawa Tengah, Selasa (23/1/2018) lalu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di sekitar Samudera Hindia, di ke dalaman 64 kilometer, barat daya Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Meskipun tidak sampai menimbulkan kor­ban jiwa, menyusul gempa tersebut, ratusan rumah di wilayah Banten dan Jawa Barat dilaporkan rusak. Sementara itu, di Jakarta, para karyawan yang ber­kan­tor di gedung-gedung bertingkat ber­ham­buran keluar dengan panik karena kha­watir bangunan ambruk lantaran tidak kuat menahan guncangan gempa.

Sangat boleh jadi, secara teoritis, epi­sode gempa bumi di negeri ini masih akan terus berlanjut. Harap maklum, se­bagai negara yang berada di antara tiga lem­­peng bumi yaitu Lem­­peng Indo-Aus­tralia, Lempeng Eurasia dan Lem­peng Pa­sifik, Indonesia memang menjadi salah satu kawasan yang rawan gempa bumi. Indonesia bahkan disebut-sebut sebagai salah satu negara yang memiliki titik gem­pa bumi paling banyak di dunia. De­ngan pemahaman seperti ini, mestinya pen­duduk negeri ini harus selalu siap-fisik maupun psikis -menghadapi setiap ke­mungkinan terjadinya gempa bumi.

Namun, faktanya, dibandingkan pen­duduk sejumlah negeri lain yang juga berada di kawasan rawan gempa bumi, seperti Amerika Serikat, Jepang, Roma­nia maupun Selandia Baru misalnya, ke­banyakan penduduk kita tampaknya se­­­nantiasa kurang siap dalam meng­ha­dapi ke­mungkinan terjadinya gempa bumi.

Salah satu penyebabnya adalah mi­nimnya pendidikan kesiapsiagaan meng­ha­dapi bencana alam yang diperun­tukkan untuk anak-anak sekolah maupun yang diperuntukkan untuk masyarakat umum se­cara luas. Ujung-ujungnya bisa ditebak, masih banyak penduduk kita yang tidak me­ngetahui cara bertindak yang tepat saat terjadi bencana alam. Padahal, me­mi­liki pengetahuan yang mumpuni ihwal ke­siapsiagaan menghadapi ben­cana alam sangat penting untuk mengu­ra­ngi risiko yang lebih buruk ketika ter­jadinya ben­cana alam.

Dalam konteks pendidikan di sekolah, secara pribadi, saya sangat setuju dengan pendapat Hamid Hasan, salah seorang anggota tim inti pengembangan kuriku­lum 2013, yang menyatakan bahwa ku­rikulum pendidikan kita minim ber­orien­tasi kepada kehidupan. Padahal, justru ku­rikulum pendidikan yang berorientasi kepada kehidupanlah yang sebaiknya lebih banyak diajarkan di sekolah-sekolah kita.

Dengan melihat fakta bahwa negeri ini sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan rawan gempa bumi, maka su­dah selayaknya pendidikan gempa bumi menjadi salah satu pelajaran yang per­lu lebih banyak diajarkan seba­gai ba­gian dari kesiapsiagaan menghadapi ben­cana alam.

Sebagai sebuah mata pelajaran yang berorientasi pada kehidupan nyata, pendidikan gempa bumi idealnya bisa diajarkan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan mene­ngah di sekolah-sekolah kita. Tidak harus mem­buat mata pelajaran baru bagi pendi­di­kan gempa bumi di sekolah. Pendidikan gem­pa bumi dapat diberikan lewat mata pelajaran yang sudah ada, misalnya mata pelajaran geografi ataupun sains.

Di negara-negara lain pun pendidikan gempa bumi juga tidak diberikan sebagai pelajaran yang berdiri sendiri, melain­kan diintegrasikan dengan pelajaran lain. Se­bagai contoh, di Jepang pelajaran ini di­ajarkan dalam pelajaran geosains (chigaku ). Sedangkan di Selandia baru, pe­lajaran ini diajarkan dalam pelajaran geo­grafi.

Apa fokus utama pendidikan gempa bumi di sekolah? Pertama, untuk menge­tahui dan memahami dasar-dasar ilmu gempa bumi (seismologi) berikut segala fenomena yang berkaitan dengannya dan kedua, untuk mengetahui dan memahami ber­bagai dampak gempa bumi bagi ke­hidupan manusia. Selain diberikan di bangku sekolah, pendidikan gempa bumi se­baiknya diberikan pula bagi ka­langan ma­syarakat umum, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di kawasan-ka­wasan rawan gempa bumi.

Dalam hal ini, agaknya kita bisa berka­ca pada apa yang dilakukan pemerintah Ro­mania. Menyusul gempa bumi dahsyat yang terjadi di kawasan Vrancea tahun 1990 silam, pemerintah Romania segera ber­inisiatif meluncurkan pro­gram na­sional pendidikan gempa bumi bagi publik seca­ra berkala dan ber­kesinam­bu­ngan. Untuk menunjang pro­gram ini, pe­merintah Romania menerbit­kan buku pan­­duan praktis gempa bumi un­tuk para orang­tua, anak-anak, para guru, staf seko­lah, tenaga medis dan ber­bagai kategori profesi lainnya serta ma­sya­rakat luas yang berada di daerah-dae­rah rawan gempa bumi.

Diharapkan dengan adanya pendidi­kan gempa bumi kepada para siswa dan ma­syarakat umum lainnya ini semakin banyak warga yang kian paham baga­i­mana belajar hidup dan bertahan hidup di kawasan yang rawan gempa bumi, mam­­pu bertindak rasional dan efisien se­­belum dan ketika terjadi gempa bumi, mampu mencegah bencana/petaka lebih jauh tatkala gempa bumi berlangsung dan mampu bekerjasama serta mengam­bil langkah tepat bagi proses pemulihan setelah gempa bumi terjadi.

Selain pendidikan gempa bumi, yang tidak kalah krusial adalah tindakan audit ter­hadap gedung-gedung bertingkat, se­perti gedung-gedung perkantoran. Se­perti kita ketahui, di kota-kota besar, te­lah lumrah dijumpai gedung-gedung men­julang tinggi yang dijadikan pusat bis­nis dan perkan­toran. Berbagai aktivi­tas bisnis dan aktivitas perkantoran ber­lang­sung di satu gedung. Dengan de­mi­kian, gedung-gedung perkantoran ini di­tempati oleh beragam perusahaan dan me­nampung ratusan pekerja. Tindakan au­dit untuk gedung-gedung bertingkat ini sangat penting dilakukan untuk me­mas­tikan kelayakan gedung, terutama di­kaitkan dengan antisipasi apabila ter­jadi guncangan akibat gempa bumi. Audit per­lu dilakukan secara berkala. Selain itu, audit juga perlu dilakukan pasca gem­pa berlangsung.

Problemnya di negeri ini adalah, hing­ga saat ini, belum ada aturan yang me­ngikat bah­wa pasca gempa berlangsung, ge­dung-ge­dung harus segera diaudit. Padahal, menurut Ketua Himpunan Ahli Kons­truksi In­donesia (HAKI), Davy Su­kamta, yang dikutip laman kom­pas.com, Selasa (23/1/2018), di Amerika Serikat, khu­susnya pan­tai barat yang merupakan ka­wasan rawan gem­pa, setiap gedung be­sar sudah me­nun­juk konsultan yang akan datang pasca gempa dengan kontrak per tahun.

Nah, mengingat bahwa sebagian besar wi­la­yah negeri ini rawan gempa, tam­pak­nya pemerintah kita perlu segera me­ner­bit­kan aturan yang mewajibkan para pemilik atau pengelola gedung untuk se­gera me­la­kukan audit pasca gempa. Hal ini untuk meng­antisipasi berbagai ke­mung­kinan buruk yang dapat terjadi selama dan setelah gem­pa berlang­sung.***

Penulis adalah kolumnis, alumnus Universitas Padjadjaran.

sumber:analisadaily.com