Suhu politik DKI Jakarta semakin seru dengan adanya ajang debat kandidat yang disiarkan secara live oleh beberapa stasiun televisi swasta nasional. Debat kandidat Pilgub DKI 2017 diadakan tiga kali yaitu 13 Januari, 27 Januari dan 10 Februari. Debat pertama dan kedua sudah dilaksanakan dan itu sedikit banyak memberi gambaran informasi kepa­da mas­yarakat calon pemilih terkait kualitas sosok calon gubernur dan wakilnya nanti yang akan memimpin Jakarta.

Selain ditonton pemirsa tanah air, juga tidak sedikit yang antusias menulis dan mengulas sosok-sosok paslon Pilgub DKI baik di media cetak dan media online nasional maupun lokal. Bandingkan dengan, katakanlah, debat kandidat Pilgub Sumut kemarin yang cenderung sepi pemberitaan, tidak disiar­kan secara live bahkan sebagian masyarakat banyak yang tidak tahu dan tidak mau tahu.

Rasa Pilpres

Agak berlebihan memang jika menyebut Pilgub DKI rasa Pilpres. Karena, secara teritorial, Pilgub DKI hanya mencakup wilayah Provinsi DKI Jakarta yang hanya seluas sekitar 661,5 km2. Namun, banyak pihak mensinyalir bahwa Pilgub DKI 2017 menjadi ajang pertaru­ngan tiga politisi senior yaitu Megawati, Susilo Bambang Yudho­yono (SBY) dan Prabowo Subianto. Megawati bersama PDIP, Golkar, Hanura dan Nas­dem mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat. SBY bersama Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni. Sementara Prabowo bersama Partai Gerindra dan PKS mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Panasnya suhu politik membuat SBY turun tangan dan meng­gelar pertemuan dengan elit-elit partai politik seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PPP Roma­hurmuzy (Romi) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Rabu (21 September 2016). Saat itu, SBY, seperti dikutip oleh beberapa media, dengan nada bercanda sempat berujar, "Ini Pilgub DKI serasa Pilpres ya".

Ucapan SBY tersebut muncul di tengah panasnya suhu politik Pilgub DKI Jakarta. Maklum beliau adalah nakhoda Partai Demokrat. Jauh sebelumnya, sebenarnya sudah terbentuk koalisi kekeluargaan yang terdiri dari berbagai partai termasuk di dalamnya PDIP, Demokrat dan Gerindra untuk mencari calon alternatif yang mampu head to head bersaing dengan figur kuat Ahok di Pilgub DKI 2017. Namun semuanya ber­ubah secara drastis dalam waktu singkat. Koalisi kekeluar­ga­an pun bubar. Megawati bersama PDIP merapat mendukung Ahok, Prabowo bersama Gerindra dan PKS kukuh men­calonkan Anies dan Sandi, kemudian SBY bersama Partai Demokrat, PAN, PPP dan PKB mengusung Agus-Silvi.

Memenangkan kota DKI Jakarta, bagi anggapan banyak orang, memiliki arti sama dengan menang secara nasional. Itu bukan rahasia umum lagi. Apalagi jika setelah menang si gubernur terpilih merea­lisasikan program-programnya dan sukses menyejahterakan rakyat, sukses membenahi birokrasi dan layanan publik, berhasil mencip­takan kota yang aman, humanis, asri, tertib dan tidak macet, serta daerah yang dipimpin menjadi semakin maju di segala aspek. Otomatis si gubernur tersebut menjelma menjadi figur kuat, memiliki nilai jual tinggi, citra mentereng, elektabilitas tinggi dan punya prospek cemerlang menuju RI-1. Di samping itu, partai-partai peng­usung si gubernur juga kecipratan berkah berupa mening­katnya tingkat kepercayaan masya­rakat pemilih kepada parpol. Hal ini mungkin yang disadari dan menjadi motif tiga politisi senior itu sebagai antisipasi menggaet suara lebih banyak di Pemilu dan Pilpres 2019.

Penyebab panasnya Pilgub DKI Jakarta 2017 tidak terlepas dari keberadaan sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dengan segala sepak terjang kontroversial, ia berhasil membangun citra dirinya sebagai figur kuat dengan basis pendukung loyal baik di dunia nyata maupun di dunia maya (online).

Figur Ahok makin terkenal dengan gaya komunikasi yang dinilai kasar serta ditambah lagi adanya dugaan kasus penistaan agama yang dilakukannya di Kepulauan Seribu dan memicu jutaan Umat Islam baik di DKI Jakarta maupun di kota-kota di seluruh tanah air melakukan aksi damai menuntut Ahok diproses secara hukum. Media online dengan beragam alamat situs website juga berkontribusi menciptakan figur Ahok kian dikenal publik terkait kebijakan dalam menjalankan pemerintahan, gaya komunikasi dan latar belakang etnis dan agama.

Beberapa faktor itu-lah membuat nama Ahok kian populer dan memiliki elektabilitas tinggi tidak hanya di DKI Jakarta, tetapi juga Indonesia. Itulah yang mendasari beberapa politisi senior 'turun gunung' memunculkan figur baru yang dianggap potensial dan kuat menyaingi Ahok di Pilgub DKI 2017 seperti Anies Baswedan dan Agus Harimurti.

Untuk Jakarta dan Indonesia

Meskipun suhu politik dianggap menyetuh level nasional, tetap saja pemilik hak suara Pilgub DKI 2017 pada 15 Februari mendatang adalah warga Jakarta yang menurut KPUD DKI Jakarta berjumlah 6.983.682 orang di 15.059 TPS. Siapapun yang berhasil memenangi Pilgub DKI Jakarta diharapkan benar-benar mampu memperbaiki birokrasi dan layanan publik serta mampu mengu­bah DKI Jakarta menjadi lebih maju, aman, humanis, bersih, tertib, tidak macet, tidak banjir, sejah­tera, dan tidak ada lagi pengemis.

Jakarta adalah barometer Indonesia. Jika Jakarta maju, maka Indonesia pun maju, karena Jakarta adalah ibukota negara yang mere­fleksikan miniatur Indonesia secara keseluru­han. Sukses memimpin Jakarta, berarti potensial sukses me­mim­pin Indonesia. Karena Jakarta itu unik dan berbeda dari daerah lainnya. Ia memiliki sejuta proble­matika, tantangan yang rumit seperti benang kusut bundet sekaligus menjanjikan award istimewa atau punishment kejam bagi siapa saja yang ditakdirkan memimpin kota itu. ***

Penulis adalah alumnus UMSU Medan.

sumber:harian.analisadaily.com