Pada masa monarki, kekuasaan raja cenderung mutlak. Kata-kata raja adalah fatwa. Raja adalah kebena­ran.Telunjuk raja adalah titah.

Perlahan zaman bergulir, dikenal­lah demokrasi yang meru­pakan ke­kuasaan rakyat. Dari, oleh dan untuk rak­yat. Tapi, apakah demokrasi di In­do­nesia sudah sebagaimana yang kita harapkan?

Demokrasi bukanlah sesuatu yang ins­tan, sebagaimana makanan instan - yang begitu diseduh air panas - lang­sung da­pat dinikmati. Demokrasi adalah perjuangan dan terkadang me­merlukan waktu sangat panjang, yang - uniknya - tiap zaman seolah memili­ki bentuknya sendiri.

Rezim Orla yang dilakoni Soekar­no malah berusaha mengawetkan ke­kuasaannya lewat pernyataan majelis yang mengaku perwakilan rakyat se­bagai "presiden seumur hidup". Orba juga tak jauh beda, meskipun Soehar­to bukan presiden seumur hidup, pun me­lakoni apa yang disebut orang pin­tar sebagai oligarki eksekutif. Selama 32 tahun kekuasaan Orba berhasil men­subordinasi lembaga-lembaga yang ada.

Perbuatan Zalim

Masuklah kita di era (orde) refor­masi. Pun menurut penulis, era refor­masi tetap juga terjadi yang seharus­nya tak terjadi. Iro­nis sekali, sudah dideklarasikan untuk menjadi calon gu­bernur tetapi diingkari. Lalu - terpaksa atau tidak, hanya Tuan itulah yang tahu - ikut mengantarkan pasa­ngan lain mendaftar sebagai calon. Padahal Tuan itulah Ketua Pimpinan Wilayah partai pengusung. Demokra­si­kah ini? Tidakkah ini perbuatan zalim? Biarlah para ahli yang menja­wab­nya.

Begitu juga dengan hadirnya sosok ca­lon yang tidak berasal dari Sumut, di media-media sosial ramai ungka­pan "kenapa sampah itu dikirim ke Su­­mut?" Masya Allah, teganya mere­ka mengatakan manusia sebagai sam­pah.

Padahal sejatinya Pilkada, Pileg mau­pun Pilpres, merupakan aktuali­sasi napas dan perjalanan demokrasi yang harus dilalui Indonesia. Rakyat secara langsung memilih figur-figur per­sonal dengan harapan besar, dapat menjadi penyambung aspi­rasi, mem­per­juangkan kepentingan-kepenti­ngan rakyat, serta mengubur dalam-dalam kepentingan diri-pribadi mau­pun golongan.

Akan tetapi, dalam Pilkada, Pileg maupun Pilpres yang sudah berlalu, masyarakat Indonesia (khususnya Sumut) di­jejali penampakan 'kurang de­wasa' dari politisi-politisi parpol. Me­reka asyik dengan permainan yang sarat upaya menonjol­kan diri (narsis) dan pembangunan kesan baik pada partai atau golongannya masing-masing. Apakah pada Tahun Politik 2018 dan 2019 nanti hal-hal yang me­nunjukkan kita tidak dewasa dalam berp­olitik, harus terulang kembali?

Spirit Antipati

Seperti virus demagogi - yang diidap orang-orang licik - dija­dikan pemicu spirit antipati kepada pihak-pihak lain, harus­kah terulang kem­bali? Sama kita ketahui, para dema­gog dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres di tahun-tahun lalu menciptakan at­mos­fer persaingan yang tidak sehat. Me­reka berebut klaim, mendis­kre­dit­kan, hingga wacana penge­lom­po­kan kekuatan politik yang berbau SARA (Suku, Agama dan Ras, kelompok na­sionalis-agamis, pembunuhan karak­ter pribadi, dan lain-lain). Kesadaran kita (rakyat) hendaknya mampu me­was­­padai bahwa virus demagogi me­ru­pakan ancaman serius bagi de­mo­krasi Indonesia di era baru yang bernama Reformasi ini.

Demagogi atau hasutan berasal dari bahasa Yunani Kuno, demos (orang) dan agein (untuk memimpin). De­magogi adalah strategi (hasutan) un­tuk mendapatkan kekuasaan politik de­ngan menarik prasangka, emosi, ke­takutan dan pengharapan dari re­to­rika publik. Virus demagogi biasa­nya ditebarkan mela­lui spirit dan pro­pa­ganda, dan acap menggunakan se­ma­ngat nasionalis, populis atau tema re­ligius. Pokoknya apa yang dapat me­narik hati dan empati digunakan oleh sang Demagog (orang yang melakukan hasutan).

Pengidap virus demagogi enggan me­lakukan pendidikan politik kepada ma­syarakat. Apalagi membangun bu­daya kri­tisisme dan obyektif untuk men­cari akar permasalahan secara ho­lis­tik, jauh panggang dari api. Virus demagogi akan bermu­tasi menjadi lebih kuat dan membahayakan jika ada media massa yang ikut terinfeksi.

Pengidap virus demagogi senan­tiasa bersenjata wacana ad hominem (me­nyerang pribadi seseorang) dan wacana antipati kelas. Dengan waca­na ini, pengidap virus demagogi ber­upaya membangun opini publik bah­wa seorang figur politisi tidak bisa le­pas dari lingkungan dan kelas di mana dia berada dan dari mana dirinya ber­asal. Dengan kata lain, pengidap virus de­magogi cenderung mudah menye­ra­gamkan identitas para­digma se­se­orang atau kelompok menjadi sesuatu yang mutlak

Mengkarantina

Pendiskreditan seseorang atau kelompok pada latar bela­kang agama, partai, atau etnis tertentu, diupayakan oleh peng­idap-pengidap virus dema­go­gi untuk mengkarantina kelompok lain dari bentuk-bentuk simpati dan so­lidaritas. Dengan demi­kian kelom­pok lain tersebut akan selalu dicurigai dan diha­ramkan untuk berkembang atau menjadi pemenang pada Pil­kada (2018), Pileg dan Pilpres pada 2019 nanti.

Pengidap virus demagogi biasanya juga piawai dalam mem­buat rancang ba­ngun dan rekayasa skematisasi. Me­kanisme yang disebut skematisasi adalah upaya menyederhanakan suatu ga­gasan pemikiran agar bisa memiliki efektivitas sosial. Pemikiran atau ga­gasan itu harus bisa menjadi opini yang mem­bentuk keyakinan. Dari ke­yakinan tinggal satu langkah untuk sampai pada tindakan.

Sekadar mengingatkan, pada 6 Juni 2018 nanti kita akan kembali me­nye­lenggarakan Pilkada. Apakah rak­yat masih memberi tempat untuk para demagog berkuasa? Mari sama kita ingatkan rakyat untuk memilih berda­sar­kan hati nurani, bukan karena 30 kg beras, sekardus mie instan dan se­je­nisnya. Dengan demkiam, ter­se­leng­garalah fox populi fox dei (suara rak­yat adalah suara Tuhan). Semoga. ***

* Penulis Pemerhati Masalah Sosial Budaya dan Politik.

sumber;analisadaily.com