pekanbaru.tribunnews.com

PEKANBARU - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau dan pihak sekolah SMA Negeri 12 Pekanbaru bungkam menyikapi aksi unjukrasa yang dilakukan oleh sejumlah orang tua di sekitar sekolah.

SMA Negeri 12 Pekanbaru berada di Jalan Garuda Sakti, KM 3, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Binawidya. Warga di sekitar menggeruduk sekolah tersebut karena anak-anaknya tidak diterima masuk di sekolah tersebut. Padahal mereka berada di zonasi sekolah.

Sementara anak-anak yang berada di luar zonasi justru diterima di sekolah tersebut. Bahkan Ketua RT 1, RW 4, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Binawidya, Ismail mendapat laporan ada seorang siswa yang asal sekolahnya di Tembilahan, Inhil diterima menjadi murid baru di sekolah tersebut.

Anak tersebut bisa lolos di sekolah tersebut karena diduga menyogok dengan uang senilai Rp 8 juta kepada pihak sekolah. Al hasil anak tersebut dapat melenggang dengan mulus masuk ke sekolah negeri yang ada di Jalan Garuda Sakti tersebut.

Sejauh ini belum ada klarifikasi dari pihak sekolah terkait adanya dugaan pungli penerimaan siswa baru di sekolah tersebut. Begitu juga dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Konfirmasi yang Tribun lakukan ke nomor Plt Kadisdik Riau, Job Kurniawan, Rabu (3/7/2022) sore tidak kunjung ada jawaban. Hal yang sama juga terjadi pada Kabid SMA Disdik Riau, Aristo yang juga Ketua PPDB Riau tahun 2022.

Aristo tidak bisa dihubungi karena nomor telepon seluler dalam kondisi tidak aktif. Begitu juga dengan nomor WA, juga dalam kondisi tidak aktif.

Parahnya lagi, Kepala SMA Negeri 12 Pekanbaru Hj. ERMITA, S.Pd, MM, memilih bungkam. Berulang kali Tribun mengkonfirmasi Ermita namun tidak kunjung dijawab. Padahal nomornya dalam kondisi aktif.

Begitu juga dengan pesan singkat melalui WA juga tidak kunjung ada balasan. Padahal pesan singkat yang Tribun kirim ke nomor WA Ermita sudah masuk dan diterima, ini dibuktikan dengan tanda ceklis dua di pesan WA tersebut.

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar dengan tegas mengingatkan Kepala Sekolah agar tidak main-main dalam penerimaan siswa baru ini.

Gubri mengancam akan mencopot kepala sekolah jika ada yang bermain? dalam PPDB. Salah satu permainan yang disoroti oleh Gubri adalah Kepsek menambah daya tampung siswa dengan menambah rombongan belajar (Rombel) atau kelas.

Disini oknum kepala sekolah kemudian memungut biaya kepada orang tua jika siswanya ingin tetap biasa. Modusnya kepala sekolah meminta uang bangku kepada orang tua siswa.

Sebab daya tampung sudah penuh, sehingga harus membuka kelas baru untuk siswa titipan yang tidak lulus karena daya tampungnya sudah penuh.

"Kepsek jangan membuat kebijakan sendiri, karena ada kejadian, misalnya ada kepala sekolah yang menambah rombel, tolong ini Pak Plt Kadis Pendidikan diawasi," kata Gubri Syamsuar, Senin (20/6/2022) lalu.

Fenomena ini penambahan rombel yang melebihi daya tampung memang kerap terjadi saat PPDB dimulai. Kondisi ini dicurigai Gubri menjadi ladang bagi kepala sekolah untuk merapu rupiah.

"?Mohon maaf ini, mudahan-madahan dugaan saya tidak betul. Tapi saya tegaskan, kalau kepala sekolah menambah rombol ada kepentingan, ada usaha untuk mencari fulus (uang). Kalau sempat ketahuan seperti itu saya akan kasih tahu Pak Kapolda dan Pak Kejati," kata Gubri tegas.
?
Tidak hanya mencopot kepala sekolah, Gubri bahkan dengan tegas akan memenjarakan kepala sekolah jika ada yang nekat bermain dalam penerimaan siswa baru ini. Apalagi jika ketahuan dan terbukti meminta uang kepada orang tua siswa.

"Kalau ketahuan kepsek berbuat seperti itu (mencari uang dari PPDB) pasti saya copot. Sebab yang menanggung itu kami, karena kami yang kena kritik. Macam-macam orang kritiknya," katanya.

Karena itu, Gubri meminta kepsek untuk tidak menambah Rombel. Misalnya ada 2 rombel, dalam satu Rombel untuk 38 orang siswa siswa kali dua, maka jangan ditambah-tambah.? Dia menegaskan kembali agar para kepala sekolah tidak main-main menjalankan tugasnya.

"Jadi jangan main-main soal ini (PPDB). Saya sudah tiga tahun di sini, jadi saya faham. Padahal PPBD ini tujuan terbuka, sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu kelancaran PPDB. Harapan saya semoga bapak ibuk amanah semua, jadi kepala sekolah yang betul-betul dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya," katanya.

Seperti diketahui, puluhan orang tua bersama anaknya yang gagal masuk sekolah melakukan aksi demo di depan Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 12 Pekanbaru, Rabu (3/8/2022).

Adapun pihak sekolah enggan memberikan keterangan terkait adanya aksi demo tersebut.

Dari pantauan tribunpekanbaru.com puluhan orang tua dan anaknya berbondong-bondong mendatangi sekolah SMA Negeri 12 Pekanbaru Jalan Ketitiran, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru.

Mereka datang dengan membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan keluhan para orang tua dan anaknya.

Para orang tua datang ke sekolah dan melakukan aksi demo tersebut karena anak mereka tidak diterima oleh pihak sekolah saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB melalui jalur zonasi.

Erlina, warga Gang Mulia Jalan Garuda Sakti, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru mengaku anaknya tidak bisa masuk sekolah SMA Negeri 12 Pekanbaru karena pihak sekolah mengaku zonasi sudah penuh, namun masih banyak siswa dari luar zonasi yang masuk ke sekolah tersebut.

"Anak saya tidak bisa masuk ke sekolah SMA Negeri 12 karena katanya zonasi sudah penuh tapi diluar zonasi banyak yang masuk ke sekolah SMA Negeri 12," ujarnya.

Sementara itu Ismail selaku Ketua RT 1, Rw 4, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru mengatakan, banyak warganya yang mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri 12 Pekanbaru gagal masuk.

Ismail juga mengaku mendapat laporan seorang siswa yang asal sekolahnya di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir diterima menjadi murid baru setelah diduga membayar uang delapan juta rupiah.

"Banyak siswa yang bukan zonasi,diterima oleh SMA Negeri 12 Pekanbaru," ungkap Ismail.

Sedangkan pihak sekolah SMA Negeri 12 Pekanbaru enggan dimintai keterangan terkait aksi demo yang dilakukan oleh puluhan warga.

Dalam aksi damai tersebut terlihat puluhan aparat kepolisian dari Polsek Tampan melakukan upaya penjagaan di lingkungan sekolah.