merdeka.com

Pemerintah memastikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen dengan pengawasan ketat dan memprioritaskan kesehatan anak. Mendukung kebijakan itu, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI, Abetnego Tarigan menjelaskan, pihaknya akan mendorong agar melakukan pemeriksaan surveilans terhadap warga sekolah secara acak dan rutin.

"Tentu kesehatan peserta didik menjadi prioritas, dan KSP akan mendorong satuan unit pendidikan melalui kementerian/lembaga terkait untuk melakukan pemeriksaan surveilans terhadap warga sekolah secara acak dan rutin. Ini butuh kerja sama antara sekolah, Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Kesehatan (Dinkes)," katanya di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (25/1).

Abetnego mengatakan, mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, pelaksanaan PTM dengan kapasitas 100 persen menyesuaikan level PPKM di setiap daerah. Dia menilai semakin tinggi risiko Covid-19 maka semakin tinggi level PPKM, dan kebijakan PTM pun semakin mengarah ke online atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Dalam SKB 4 Menteri itu, jika suatu daerah dinyatakan level 3 maka satuan pendidikan boleh melaksanakan PTM terbatas atau online. Nah selama belum ada level 3, PTM 100 persen tetap jalan tentunya dengan prokes ketat ya," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Abetnego juga minta kepada orang tua atau wali murid untuk tidak panik secara berlebihan. Terutama saat kasus Covid-19 varian Omicron tinggi seperti saat ini.

"Memang orangtua harus waspada tapi jangan panik berlebih, karena yang namanya pendidikan juga penting. Bagaimanapun juga kualitas belajar secara tatap muka jauh lebih baik ketimbang online," pungkasnya.