"Penyerapan anggaran secara maksimal untuk tahun anggaran 2015, dirasa masih terlalu jauh dari harapan rakyat, ini menunjukkan kinerja Kemenristekdikti yang perlu diperbaiki untuk masa depan pendidikan tinggi di Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI DR Abdul Kharis Almasyhari, Senin (4/1/2016).

Kharis mengaku kecewa dengan serapan anggaran Kemristekdikti. Hingga 30 November 2015, sebut Kharis, anggaran baru terserap 61,95 persen, sedangkan target sampai akhir tahun sekira 85,52 persen.

"Tentunya jauh dari program Presiden Joko Widodo yang menargetkan di atas 90 persen," tambahnya.

Kharis, yang merupakan Ketua Panja Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) itu, pun tak luput menyoroti kedua poin tersebut. Dia berharap, tahun ini UKT tidak memberatkan mahasiswa dan orangtua.

"Dengan BOPTN, harusnya beban biaya kuliah menjadi lebih ringan, bukan malah memberatkan mahasiswa dan orangtua. Banyak sekali keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya pendidikan tinggi," tukas politisi asal dapil Jateng V itu.

Sebelumnya Menristekdikti M Nasir menjelaskan capaian realisasi APBN 2015 per 30 November 2015, sebesar 61,95 persen atau Rp27,3 triliun dari total pagu anggaran 2015 yaitu Rp44 triliun. Capaian itu meliputi program belanja 89,92 persen, 57,37 persen untuk barang, modal sebanyak 29,96 persen, dan bansos sebesar 97,82 persen.

Pada sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo menyampaikan serapan Anggaran Belanja Negara (APBN) 2015 mencapai 91,2 persen atau mencapai Rp1.810 triliun dari anggaran belanja negara Rp1.984 triliun.

"Jadi kelihatan sekali bahwa realisasi (anggaran) kita tidak seperti yang banyak disampaikan oleh pengamat yang akan (diperkirakan) di bawah 80 persen. Saya kira jauh dari itu," kata Presiden.