JAKARTA - April 2016, pelajar tahun terakhir jenjang SMA/sederajat akan menghadapi momen penting dalam perjalanan akademis mereka yaitu Ujian Nasional (UN). Jika dulu UN menjadi penilaian utama yang menentukan kelulusan siswa, UN kali ini hanya akan menjadi pemetaan hasil pendidikan.

Karena itulah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pun memberi kesempatan kepada siswa yang belum memenuhi standar minimal untuk menjalani ujian perbaikan. Tahun ini, ujian perbaikan menjadi tahap pertama dari tiga tahap rangkaian UN 2016. Peserta UN 2015 bisa menjalani ujian perbaikan pada Februari.

Tahap kedua yang akan dimulai 4 April merupakan UN utama. Kali ini, peserta merupakan siswa aktif kelas XII dari semua satuan pendidikan SMA/sederajat. Kemudian tahap terakhir ditujukan sebagai ujian perbaikan bagi peserta UN 2016. Tahap ketiga ini rencananya dihelat pada Juni atau September.

Pengamat Pendidikan, M Abduhzen, menilai, berapa kali pun UN digelar dalam setahun, tetaplah tidak tepat. Pasalnya, UN sudah kehilangan substansi dan tidak jelas tujuannya.

"Dan sekarang tetap dilaksanakan, sampai tiga kali dan ada proses remedial. Padahal remedial itu sebenarnya tanggung jawab guru," tuturnya kepada Okezone, belum lama ini.

Tidak hanya itu, meski ada perubahan pola ujian dan pengetatan di berbagai prosedur pelaksanaan, UN masih diwarnai tindak kecurangan. Nyatanya, tahun lalu kebocoran soal UN masih terjadi.

Direktur Eksekutif Institute for Education Reform (IER) Universitas Paramadina itu melihat, potensi ini pun masih ada. Alasannya, perilaku curang sudah menjadi kebiasaan di kalangan pembelajar kita. Selain itu, keinginan guru, sekolah dan siswa untuk bisa mendapatkan nilai sempurna pada UN turut menyuburkan potensi tersebut.

Bahkan, kata Abduhzen, penghargaan sekolah berintegritas dalam pelaksanaan UN yang diberikan Mendikbud Anies Baswedan kepada 503 kepala sekolah di seluruh Indonesia pun bukan jaminan UN tahun ini akan bebas kecurangan.

"Jadi walaupun sekarang UN bukan penentu kelulusan, karena sudah terbiasa, jadi pikirannya tetap curang. Belum ada perubahan perilaku. Setiap orang kan ingin mendapatkan hasil yang baik, tapi proses pembelajaran yang berlangsung tidak menunjang untuk mendapatkan hasil yang baik tersebut," jelasnya.

Sejak tahun lalu, Kemdikbud juga menerapkan UN berbasis komputer. Tahun ini, sekolah pelaksana UN berbasis komputer pun akan diperbanyak. Namun, Abduhzen mengingatkan, Kemdikbud perlu memerhatikan betul situasi dan kondisi yang ada.

"Kondisi kita kan bervariasi di setiap daerah. Sekolah juga memiliki kemapanan ekonomi yang berbeda. Misalnya seperti di Papua," paparnya.

Berbagai potensi masalah yang masih membelit UN tidak akan mengubah wajah evaluasi akhir nasional tersebut. Kuncinya, kata Abduhzen, membenahi terlebih dulu proses pembelajaran di sekolah. UN sendiri tidak perlu diselenggarakan setiap tahun.

"Setidaknya empat atau lima tahun mendatang baru kita helat UN lagi, setelah kita benahi proses pembelajaran dan kualitas pendidikan di sekolah. Sekali-kali saja, jangan berulang kali dan setiap tahun," pungkasnya.