Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Mustaqim mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) perlu menerbitkan panduan agar kejadian buku paket pelajaran yang mengandung radikalisme tidak terulang.

"Perlu ada semacam panduan agar kejadian ini tidak terulang lagi terutama buku-buku pelajaran untuk pendidikan dasar menengah," ujar Achmad.

Radikalisme, lanjut dia, merupakan paham yang bertentangan dengan agama mana pun serta berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, paham itu harus dicegah sejak dini. Dia juga mempertanyakan apakah ada tim yang dibentuk oleh Kemdikbud untk mengawasi buku-buku pelajaran yang beredar di sekolah.

"Jika memang ada, mengapa bisa sampai lolos," tanya dia.

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Kapuskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tjipto Sumadi menjelaskan, pihaknya meminta Kejagung untuk menarik buku paket pelajaran tersebut. Menurutnya, tidak ada kewajiban anak pra-sekolah untuk membaca. Selain itu pihaknya yakin buku tersebut tidak melalui prosedur yang ditentukan oleh Kemdikbud.

Sebelumnya, pihak GP Ansor menemukan buku paket pelajaran pra-sekolah dasar yang isinya dapat disebut mengandung ajaran Islam radikalisme yang membahayakan.

Buku paket pelajaran tersebut berjudul "Anak Islam Suka Membaca" jilid satu, dua, tiga, empat, dan lima. Namun, di antara susunan kata-kata dalam buku tersebut, ada kata-kata yang mengandung ajaran radikalisme yang dapat membahayakan.

Pada jilid lima, ada kata-kata "sa-hid-di-me-dan ji-had" serta "se-le-sai ra-ih ban-tai ki-yai". Pada jilid empat, ada kata-kata, "mu-na-fik", "bom", dan "ha-ti-ha-ti-man-haj-ba-til".

Sementara pada judul ketiga, kata dia, banyak kata-kata yang mengandung ajaran radikalisme, seperti, "ge-ga-na-a-da di-ma-na", "re-la ma-ti-de-mi a-ga-ma", "ki-ta se-mu-a be-la a-ga-ma", "ba-zo-ka di-ba-wa-la-ri", dan "ha-ti-ha-ti zo-na ba-ha-ya".