Cawagub DKI Jakarta nomor urut satu, Sylviana Murni, sempat menelepon Kepala Dinas Kebersihan DKI dan Kepala Dinas Tata Air DKI saat blusukan di kawasan Poncol, Jakarta Pusat. Dalam perbincangan itu, Sylviana menyinggung soal sampah dalam got.

Menanggapi tindakan Sylviana, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menegaskan siapa pun kandidat Pilkada DKI Jakarta yang sebelumnya memegang jabatan di pemprov sudah tidak lagi memiliki kewenangan memberi perintah pada pejabat eselon I. Cagub dan Cawagub yang dimaksud oleh Sumarsono adalah Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, dan Sylviana Murni.

"Pasangan calon yang dari birokrat DKI, baik itu Pak Ahok, Pak Djarot maupun Ibu Sylvi statusnya sudah nonaktif. Tidak punya lagi kewenangan untuk memberikan instruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Itu tidak etis kalau itu instruksi," kata Sumarsono di Rumah Dinas Gubernur DKI, Jalan Taman Suropati, Selasa (08/11).

Sumarsono menyatakan, tidak ada larangan cagub dan cawagub menjalin komunikasi dengan PNS DKI seperti memberi informasi, meminta tolong, mengingatkan atau memberi arahan. Namun, untuk memberikan instruksi, itu tidak berhak.

Sumarsono juga menegaskan SKPD yang menerima instruksi kandidat pilgub DKI tidak wajib untuk menjalankan instruksi tersebut.

"Instruksi itu kan tidak ada kata tolong, adanya 'laksanakan' atau 'jabarkan', jadi itu bukan meminta tolong tapi memberi perintah," tuturnya.

"Dan itu bisa dilaporkan ke Bawaslu kalau sifatnya perintah," kata Sumarsono.(merdeka.com) Peristiwa