Fahrin Waruwu
Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH,
Ketua Komisi IV DPRD Rohul Nono Patria Pratama SE dan saat aksi ribuan massa demo penolakan pembangunan waduk.
ROKANHULU - Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), menyesalkan aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan Warga 4 desa di Kecamatan Rokan IV Koto, yang menolak pembangunan Waduk Rokan Kiri, senin sore kemarin, di kantor Bupati Rohul, Pasirpengaraian.
Wakil Rakyat menilai, Warga 4 desa sudah terprovokasi terhadap informasi-informasi yang tidak berimbang serta berbau Hoak, sehingga menimbulkan keresahan dan reaksi berlebihan dari masyarakat di sana.
Ketua Komisi IV DPRD Rohul Nono Patria Pratama SE, Selasa (24/8/2018) kepada wartawan mengatakan, saat ini masyarakat 4 desa yaitu, Cipang Kiri Hulu, Cipang Kiri Hilir, Tibawan Dan Cipang Kanan, mendapatkan informasi, bahwa desa mereka akan segera ditenggalamkan karena akan dibangun waduk Serba Guna Rokan Kiri.
Padahal, Rencana Pembangunan waduk tersebut saat ini, baru sebatas kajian, dan 2019 baru akan dimulai dari pembangunan tapak bendungan dan kajian tarap untuk menentukan daerah mana saja yang akan dijadikan daerah genangan.
"Kalau kami lihat dari beberapa kali kami rapat baik di Pekanbaru atau Jakarta, ada informasi yang tidak berimbang yang diterima masyarakat. Mungkin akan ada daerah yang akan digenangi, tapikan tentunya pemerintah sudah punya soulsi terkait hal itu," kata Nono yang juga Sekeretaris DPD II Partai Golkar Rohul itu.
Meski demikan, Nono mengaku dirinya tetap menghargai Aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Cipang raya dan menjadikanya sebagai bagian dalam bagian demokrasi. Namun ia meminta ke depan masyarakat Cipang, tidak dulu berpikir negatif terhadap pembangunan waduk tersebut, apalagi mau diboncengi oleh kepentingan tertentu.
"Saya lihat aksi ini, sudah mulai ada pihak-pihak yang membelokan isu-isu. Dalam waktu dekat kita akan bicara kepada masyarakat. Tapi yang jelas, pembangunan waduk Rokan Kiri tersebut, baru tahap perencanaan, dan tidak seperti yang diberitakan bahwa akan ada beberapa desa yang ditenggalamkan," terangnya.
Hal Senada juga disampaikan Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH. Menurut Kelmi, masyarakat terkadang mudah terprovokasi oleh berita hoak. Padahal sebenarnya, Pimpinna DPRD dan Bupati, selalu berkoordinasi terkait Persoalan waduk ini serta merespon yang apa diinginkan masyarakat tersebut
"Padahal kita sadang serius mengurus aspriasi masyarakat Cipang ini. Tapikan semuanyakan butuh proses, tidak mungkin hari ini semua jawaban bisa didapatkan. Semua butuh proses, karena PSN ini kebijakan pusat, kita di daerah, sifatnya hanya menyampaikan informasi kepada pemerintah pusat, bahwa ada penolakan warga terkait Proyek Strategis Nasional ini," jelasnya.
Politisi dan Ketua Partai Demokrat itu juga mengaku kaget, terhadap demo masyarakat Cipang ke kantor bupati Rohul Senin Kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa warga itu seolah-olah mengesankan, DPRD Rohul selama ini tidak berbuat apa-apa dalam menyikapi tuntutan warga tersebut.
"DPRD Rohul sudah tegas menyampaikan penolakan warga itu ke kementrian, bahkan kita bawa mereka ke jakarta. tujuannya apa untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat, bahwa pemerintah itu serius menyampaikan aspriasi mereka," pungkasnya. (fah).
Peristiwa