BUKITBATU-Anggota DPRD Bengkalis dapil Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil H. Azmi R. Fatwa menuding dengan keras, empat toko modern diantaranya Alfamart dan Indomart yang beroperasi di wilayah Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil belum memilki izin yang lengkap. Hal tersebut dinilai sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, terutama dari sektor PAD.

"Di Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil ada empat toko modern yakni Alfamart dan Indomaret yang sampai saat ini tidak memilki izin beroperasi dari Pemkab Bengkalis," ujar H. Azmi R. Fatwa, Minggu (06/11/2016).

Tudingan yang dilontarkan Azmi tersebut cukup beralasan karena hasil konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, setiap toko modern yang ingin beroperasi harus memilki Izin Zonasi Daerah dan keberadaannya harus ditentukan serta tidak menggangu tempat Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pasar tradisional rakyat.

"Mereka harus memilki izin Zonasi tempat terlebih dahulu dan baru bisa beroperasi ditambah lagi izin lainnya, sementara kenyataanya izin tersebut belum mereka kantongi. Apalgi lokasi Alfamrt dan Indomaret itu berdekatand engan pelaku UMKM serta pasar tradisional," kata Azmi.

Ditegaskan politisi PKS ini, selain menganggu potensi perekonomian UMKM, pembukaan took modern yang tanpa isin itu sangat merugikan terutama terhadap restribusi daerah. Sehingga harus ada Perda dibuat untuk mengatur perizinan tersebut dan untuk membuat perda tersebut harus dilakukan terlebih dahulu kajian terhadap rencana Tata Ruang dan Wilayah atau RTRW.

"Sementara Perda ini belum dibuat dan hal ini dijadikan celah para pengusaha toko modern ini untuk membuka usaha mereka yang saat ini kian menjamur," jelas Azmi lagi.

Sementara itu H. Heru Wahyudi yang juga ketua DPRD Bengkalis ini meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bengkalis untuk menelusuri perizinan terhadap toko modern ini dan harus melakukan regulasi terlebih dahulu. Karena Alfamart dan Indomaret itu jaringannya tersebar diseluruh Indonesia, berarti mereka harus ikut prosedur.

"Kita minta Disperindag untuk menelusuri perizinan terhadap toko-toko modern yang saat ini sudah menjamur di Kabupaten Bengkalis ini. Jangan membuka usaha secara sembarangan," pinta Heru Wahyudi.(afd)
Peristiwa