PELALAWAN - Konflik masyarakat dengan perusahaan perihal lahan terus terjadi di Kabupaten Pelalawan, yakni masyarakat dua desa, Kuala Panduk dan Petodaan dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha perkenunan PT Mekar Alam Lestari (MAL). Konflik yang terjadi terus meluas hingga perusahaan melakukan pengrusakkan di kebun kelapa sawit yang ditanami oleh warga. Tak ingin masalah berlarut-larut, Komisi I DPRD Pelalawan bersama Asisten I, Kabag Tapem, Dishutbun, BLH, BPMP2T serta pihak perusahaan, melakukan pertemuan di desa Kuala Panduk.

Ketua Komisi I DPRD Pelalawan, Eka Putra, Selasa (1/11/2016) yang turut turun ke lokasi yang menjadi sengketa masyarakat dua desa dengan PT MAL tersebut, mengatakan, bahwa yang menjadi persoalan kian meruncing adalah persoalan lahan seluas lebih kurang 1.800 hektar yang di klaim oleh masyarakat bahwa berada di luar izin HGU PT MAL. Namun, perusahaan bersikukuh bahwa lahan tersebut berada di HGU PT MAL.

"Buntutnya perusahaan melakukan pengrusakkan kelapa sawit warga yang telah berumur lebih dari tujuh tahun tersebut, karena perusahaan mengklaim lahan tersebut berada di HGU-nya. Makanya hari ini kita langsung turun kelapangan untuk melihat kondisi lahan yang menjadi sengketa tersebut," jelas Eka Putra.

Dari kesepakatan antara masyarakat dan pihak perusahan saat dimediasi, Selasa tadi, imbuh EKP, disepakati bahwa akan dibentuk tim penyelesaian oleh Pemkab Pelalawan dan diperkirakan tanggal 14/11/2016 ini tim yang telah terbentuk tersebut akan kembali turun ke lokasi yang menjadi sengketa.

"Bersama-sama tim nanti kita akan juga turun untuk mencari titik koordinat lahan sengketa tersebut, apakah benar di luar HGU atau di dalam izin HGU PT MAL. Kemudian menjelang tim bekerja, pihak perusahan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun di areal sengketa. Begitu pula masyarakat dua desa, kita berharap agar bisa menahan diri dan menjaga kamtibmas dan tidak terprovokasi yang berujung terjadinya konflik horizontal," ujarnya.

Namun, dewan amat menyayangkan sikap arogansi pihak perusahaan yang masih menggunakan cara-cara kolonial dan tidak beretika. Seharusnya, sebagai investor yang baik, mesti tidak menggunakan cara-cara yang tidak bersahabat yang berujung semakin meruncingnya persoalan‎.

"Bukan rahasia lagi, bahwasanya PT MAL perusahaan yang sangat nakal serta banyak mengangkangi aturan di Pelalawan ini, diantaranya banyak perizinan yang bermasalah. Justru itu, kita juga meminta kerjasama Pemkab Pelalawan agar kedepannya lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan izin prinsip kepada investor, agar dikemudian hari tak menyisahkan konflik‎. Kepada aparat penegak hukum, kita berharap bekerja profesional dalam mengungkap aksi pengrusakan kebun kelapa sawit milik warga ini. Sebagai negeri yang bermarwah dan bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, mohon pelaku pengrusakan yang ditengarai oleh oknum dari perusahaan PT MAL untuk ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian," pungkas Eka Putra. (gfz)
Peristiwa