pekanbaru.tribunnews.com

PEKANBARU - Pertamina bersama DPC Hiswana Migas dan Polda Riau menggelar sosialisasi SE Gubernur Riau No 272/SE/ESDM/2021 tentang penyaluran JBT bio solar, Rabu (30/3/2022).

Kegiatan dihadiri pengusaha SPBU, Gapki, Kadin, Organda dan dinas terkait di Hotel Aryaduta Pekanbaru.

Ketua Hiswana Migas Tuah Laksamana mengatakan, melalui sosialisasi SE Gubernur Riau diharapkan dapat menghasilkan satu rekomendasi yang alan diserahkan kepada pemerintah. 

Surat Edaran Gubri merupakan turunan dari Perpres.

Ia mengatakan, tidak semua kendaraan boleh mendapatkan solar subsidi.

Kendaraan pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan juga tidak dibolehkan mengisi JBT bio solar.

Kadin diminta menyosialisasikan ke organisasi lain agar tidak menggunakan bio solar.

Mengisi BBM dengan jeriken di SPBU sama sekali tidak dibenarkan.

"Mari sama-sama mengawasi SE BBM subsidi ini supaya tepat sasaran," ujar Tuah.

Lebih lanjut Tuah mengatakan SE Gubri ini harus disosialisasikan kepada masyarakat. Terutama sektor pertambangan dan perkebunan.

"Karena memang sektor pertambangan dan perkebunan di Riau sangat menggeliat. Makanya para pengusaha bidang ini harus menggunakan BBM nonsubsidi," imbuhnya.

Sementara SBM Pertamina Muhajir mengatakan, pendistribusian BBM JBT di Provinsi Riau sudah over 108 persen dari kuota tahun 2022. "Ada indikasi penyimpangan dalam penyaluran soalr subsidi," ujarnya.

Ia menjelaskan, kuota BBM merupakan usulan pemerintah daerah ke BPH Migas. Sementara Pertamina hanya sebagai operator.

Section Head Communication dan Relation PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Regional Sumbagut Agustiawan menyebutkan, untuk mengatasi kekurangan bio solar di SPBU, Pertamina akan menambah penyaluran dengan mengambil kuota di bulan depan.

Ia menilai pengawasan perlu ditingkatkan lagi supaya penyaluran BBM lebih tepat sasaran.

"Ada indikasi yang biasa menggunakan nonsubsidi beralih ke subsidi. Jadi pengawasan ini harus dimaksimalkan," ujarnya.