BENGKALIS-Mega proyek bernama multiyears (My) di kabupaten Bengkalis sebanyak tujuh paket kegiatan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2018 memunculkan pro kontra kalangan masyarakat di Negeri Junjungan. Ada yang meminta ditunda karena APBD Bengkalis sudah dua tahun defisit, namun tidak sedikit yang mendukung supaya proyek My segera dilelang.

"Tidak ada alasan proyek My sebanyak tujuh kegiatan tersebut ditunda pelaksanaannya. Kita meminta Pemkab Bengkalis melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk segera memulai pelelangan, supaya proyek tersebut mencapai progres maksimal dalam realisasinya tiga atau empat tahun kedepan, juga sebagai percepatan pembangunan daerah,"tegas Wan Sabri, Anggota Presidum Komite Masyarakat Bukitbatu-Siak Kecil (KOMBS) hari ini.

Menurutnya, justru akan menjadi masalah apabila proyek My tidak dilaksanakan apalagi dipending karena anggarannya sudah tertuang dalam APBD Bengkalis tahun 2018 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah yang sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, enam dari tujuh kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pembangunan jalan lingkar dan poros yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai akses perekonomian dan membuka keterisoalsian daerah

"Kita tidak setuju proyek My ditunda karena proyek tersebut saya nilai sangat urgen. Hanya saja untuk pembangunan Duri Islamic Center memang perlu dilakukan kajian ulang, kalau memang belum mendesak bisa ditunda dahulu akibat defisit APBD itu sah-sah saja dan kita setuju. Kalau ada kalangan yang menilai proyek My mubazir itu persepsi yang keliru, justru proyek-proyek kecil seperti penunjukan langsung (PL) yang harusnya dibatalkan,"saran Wan Sabri.

Senada dengan itu pemerhati masalah pembangunan dan pemerintahan Reza Alfian menyebutkan bahwa menunda proyek My sama saja dengan menampar wajah sendiri karena jauh hari sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif bahwa proyek My dianggarkan mulai tahun 2018, diluar My Duri-Sungai Pakning yang telah dikerjakan sejak pertengahan tahun 2017 lalu. Proyek My sudah tertuang dalam APBD tahun 2018 serta RPJMD Kepala Daerah berbentuk Perda.

"Menunda proyek My apalagi membatalkan sama saja dengan menepuk air didulang dan kalau ada pihak yang ingin menunda tentu tidak sejalan dengan komitmen serta semangat dalam memacu pertumbuhan daerah. Harapan kita mega proyek itu tetap berjalan tentu sesuai koridor yang berlaku, karena menunda apalagi membatalkan proyek My akan merusak kredibiltas pemerintahan sekarang termasuk wibawa DPRD Bengkalis, "ungkap Reza, yang juga ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM-PAN) Kabupaten Bengkalis tersebut.

Sementara itu dalam beberapa kesempatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis Tajul Mudaris menyebutkan bahwa ditunda atau dilanjutkannya pelelangan sekaligus pekerjaan proyek My tergantung kebijakan kepala daerah bersama dengan DPRD Bengkalis. Dinas PUPR hanya sebatas pelaksana tekhnis, karena soal program dan penganggaran bukan di Dinas PUPR.

"Dinas PUPR memang pelaksana program sekaligus pekerjaan proyek My, tapi kebijakan penganggaran termasuk mau ditunda, dikurangi atau dibatalkan bukan kewenangan Dinas PUPR. Semua proyek My baik yang akan dilelang sebanyak tujuh kegiatan serta satu yang sedang berjalan semuanya berada di Dinas PUPR, tapi kita hanya pelaksana tekhnis,"ujar Tajul belum lama ini.(afd)