MEDAN -Himbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang jelas  sudah melarang, Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan mobil dinas tmobdin) untuk mudik lebaran. Namun, tampaknya hal itu tidak diindahkan oleh sejumlah oknum ASN yang masih menggunakan mobdin untuk mudik.

Menurut Yuddy, mobil dinas tidak boleh digunakan untuk mudik. Adapun mengenai larangan cuti, Yuddy mengatakan hal itu lebih bersifat imbauan. Karena cuti merupakan hak PNS.

"Kalau mau mudik silakan saja, asalkan ASN-nya jangan pakai mobil dinas. Karena mobil dinas itu milik negara yang digunakan untuk operasional PNS saat bertugas. Kalau mudik itu urusan pribadi, jadi tidak boleh pakai mobil dinas," tegasnya

Pantauan spirirtriau.com, dari tanggal 2 Juni  hingga 9 Juni 20016 terdapat  sejumpah pejabat dari  daerah Kabupaten/kota baik Provinsi Riau dan Sumatera Utara masih menggunakan plat merah saat lebaran maupun  sebelum lebaran,  berikut data-datanya.

Pada lebaran kedua  Kamis (7/7/2016) sekitar pukul 09.17  Wib. terlihat sebuah mobil dinas tipe Fortuner warna Hitam  parkir  tepatnya di Jln. Dr Mansyur dekat Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, tidak diketahui siapa yang didalam namun  tampaknya sopir berada didalam  mobil tersebut.

Sementara di  Pusat Perbelanjaan Plaza Medan Fair Jln Gatot Subtoro Medan terdapat mobil plat merah  Plat BG.

Pantauan lainnya  pada Mudik Sabtu (2/07/2016) Mobil Plat Merah Seri Siak  Melaju kencang  Menuju Medan, di Rantau Prapat  pada sorer hari sekitar pukul 18.00 Wib hingga sampai dengan Simpang Gambus  mobil tersebut masih dapat diikuti, tampaknya  mobil tersebut menuju  Medan.

Sedangkan pada arus mudik Lebaran Ke-4 Mobil Plat Merah  DPRD Rohil masih juga Berseliuaran di  Simpang Perdangan  Sinatar, sayang karena mobil tersebut laju dengan kencang  tak sempat tertangkap dengan kamera.

Soal  Mobil Dinas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengimbau para pejabat dan pegawai negeri sipil tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik. "Mobil dinas bukan untuk kepentingan pribadi," kata Laode
 
imbauan untuk tidak menggunakan mobil dinas saat mudik sangat jelas. Ia menegaskan, tidak boleh pejabat mencampurkan urusan pribadi dengan publik. Ia menilai itu adalah prinsip utama dari asas pemerintahan yang baik.
 
Menurut Laode, mobil dinas seharusnya hanya digunakan para pejabat untuk urusan kantor atau dinas. Penggunaannya pun sebaiknya pada jam kantor. Ia mencontohkan, di KPK, mobil dinas hanya digunakan untuk urusan kantor dan dinas.
 
Meski begitu, Laode menuturkan pihaknya tidak perlu mengeluarkan larangan terhadap penggunaan mobil dinas untuk mudik. Sebab, aturan seharusnya dikeluarkan masing-masing instansi pemerintah.

Larangan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan mudik telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja. Peraturan itu menyebutkan kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi

Peraturan tersebut juga secara jelas menyebutkan kendaraan dinas operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor. Kendaraan dinas operasional hanya digunakan di dalam kota. Ada pengecualian, kendaraan dinas bisa digunakan ke luar kota asalkan ada izin tertulis pemimpin instansi pemerintah atau pejabat terkait yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya. (jon)


Peristiwa