Gian Franco Zola

Pemangku Adat Batin Bunut, Arifin

PELALAWAN - Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sepertinya peribahasa tersebut tepat untuk di alamatkan kepada salah seorang pasien rumah sakit daerah Selasih (RSUD) yang mendapatkan perawatan kemudian meninggal dunia‎ di RSUD Selasih, Senin (31/10/2016).

Pasien asal desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui berinisial A yang meninggal ini, selanjutnya diantar menggunakan ambulance ke kediamannya. Namun, pihak keluarga terpaksa membayar uang sewa ambulance senilai Rp 800 ribu yang diterima oleh sopir ambulance.

Arifin bergelar Batin Bunut, salah seorang keluarga pasien mengatakan, sepengetahuannya bila pasien mengantongi kartu Jamkesda, Jamkesmas, BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), pasien tidak dikenakan biaya apa pun.

Lebih janggal lagi, bila pungutan atau sewa ambulace tersebut sifatnya resmi, seharusnya pihak keluarga menerima nota atau bukti pembayaran sewa ambulance tersebut.

"Ini bukan persoalan uang, tapi kami menginginkan kejelasannya. Bila pungutan uang ini sifatnya resmi yang dipertegas oleh Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah, kami ikhlas. Artinya, uang tersebut mampir ke kas daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, bila hal tersebut ilegal, maka bagian dari pungutan liar yang saat ini kita memerangi praktek pungli tersebut," ungkap Arifin, Selasa (1/11/2016).

Ditambahkan Arifin, bila pungutan sewa ambulance tersebut ada payung hukum yang menaunginya, maka seharusnya pihak keluarga pasien menerima bukti pembayaran tersebut, bisa berupa kwitansi atau nota pembayaran.

dr Ahmad Krinein, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dikonfirmasi mengatakan, bahwa pungutan atau sewa uang ambulance tersebut adalah berdasar yang dipertegas oleh Peraturan Bupati (Perbup).

"Pungutan dipertegas oleh Perbub, jadi sewa ambulance untuk mengantar pasien ke alamatnya adalah resmi. Untuk tarifnya ada rumus untuk penghitungannya berdasarkan jarak yang ditempuh," jelas Dirut RSUD Selasi, Ahmad Krinein.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pelalawan, Eka Putra, menyebutkan bila pasien mengantongi kartu seperti Jamkesda, BPJS atau sejenisnya, maka pasien tidak dikenakan biaya apapun. Namun, bila pasien umum, maka harus membayar karena ada Perbup mengenai hal tersebut.

Sementara itu, Mayhendri, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pelalawan, mengaku tidak mengetahui persis apakah retribusi dari sewa ambulance RSUD Selasih, mampir atau tidaknya ke kas daerah. Namun, ia menegaskan, bila ada payung hukum yang menaunginya, maka itu sifatnya resmi dan harus ada bukti pembayaran atau nota yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit untuk keluarga pasien.

"‎Bila hal itu bersifat resmi, ada payung hukumnya, maka uang tersebut akan masuk ke kas daerah dibuktikan dengan bukti-bukti tertulisnya yang menandakan hal tersebut adalah ilegal," pungkasnya. (gfz)