Internet

ilustrasi

BENGKALIS-Hanya mengandalkan Izin Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Batu Panjang dan tanpa memiliki dokumen yang lengkap, Pasir Laut dari Pulau Ketam dan Sungai Injab, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis kembali dijarah. Oknum "cukong" harus ditangkap atas aktifitas yang diduga ilegal itu.

Demikian penegasan dari Solihin, Ketua Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (IPMPL) Bengkalis. Ia memandang, setiap kapal membawa Pasir Laut harus mengantongi izin galian c atau sekarang izin bebatuan dan tidak bisa hanya mengandalkan Izin Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dari Syahbandar.

"Persoalan ini jelas pidananya. Yakni, undang-undang no 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur pada BAB XV tentang ketentuan pidana," kata Solihin, Sabtu (05/05/2018).

Sedangkan lanjut Solihin, ketentuan pidana pelanggaran undang-undang no 4 tahun 2009 juga jelas disebutkan. Pertama, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

"Aktifitas penambangan Pasir Laut dengan dalih apapun, jelas tidak diperbolehkan, selagi tidak memiliki legalitas serta study mengenai lingkungan. Apalagi, penambangan yang mengatasnamakan masyarakat. Kita patut menduga, kegiatan itu hanya sebagai kedok belaka untuk mengeruk keuntungan oleh sekelompok orang yang diduga kuat merupakan cukong," ujarnya.

Maraknya dalam tiga hari ini aktifitas penambangan Pasir Laut di perairan Pulau Ketam dan Sungai Injab, Pulau Rupat, Bengkalis yang ditengarai tidak memiliki izin sama sekali, ternyata belum ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum di Laut, karena kabarnya sedang melakukan pengecekan.

Sejumlah pegiat lingkungan di Bengkalis mendesak, supaya aparat penegak hukum di Laut segera menangkap cukong pasir ilegal di Pulau Rupat.

"Aktifitas penambangan Pasir Laut yang tidak punya izin dan tak ada Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) tidak boleh dibiarkan di Pulau Rupat. Kita mendesak ada langkah kongkrit dari penegak hukum, tanpa pandang bulu untuk menangkap cukong-cukong pasir ilegal yang beroperasi," timpal Solihin.

Disamping itu, penegakan supremasi hukum harus dikedepankan dalam penanganan Sumber Daya Alam (SDA) yang dijarah secara liar untuk keuntungan pribadi.

"Penegak hukum jangan tebang pilih, apalagi penambangan liar tidak
hanya merugikan daerah dari sektor pajak dan retribusi, tapi juga kerusakan lingkungan yang ditimbulkan," tukas Solihin. (afd)