YOGYAKARTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Yogyakarta menerima hibah sejumlah bus dan mobil pemadam kebakaran (damkar) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebanyak tiga bus dan enam mobil damkar tersebut merupakan hasil sitaan dari kasus korupsi dan pencucian uang yang sudah divonis di Pengadilan Tipikor.

BERITA REKOMENDASI

    Jadi Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro Setor LHKPN ke KPK
    KPK Telisik Dugaan Korupsi di Komnas HAM
    Kasus Dugaan Gratifikasi, KPK Periksa Bupati Tanggamus

Bupati Bantul, Suharsono mengungkapkan, keberhasilan pihaknya mendapatkan hibah dari KPK tidak lepas dari komitmen untuk memberantas korupsi. Harapannya, dengan bantuan mobil damkar dan bus tersebut, bisa ikut membantu penanggulangan bencana dan kesejahteraan masyarakat.

"Salah satu pimpinan KPK dari Polri itu teman saya. Makanya dipercayakan Pemkab Bantul untuk mengelola mobil sitaan KPK," kata Suharsono, Rabu (9/11/2016).

Tiga bus yang dihibahkan merupakan hasi sitaan dari kasus korupsi simulator surat izin mengemudi (SIM) yang melibatkan mantan Kakorlantas Polri, Irjen Joko Susilo. Sementara enam armada damkar yang dihibahkan merupakan barang sitaan dari Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Hari Sabarno.

Sembilan kendaraan tersebut saat ini sudah tiba di Bantul dan beberapa unit masih perlu perbaikan karena lama tidak dipakai. "Kemarin saat dibawa ke Bantul ada yang mogok di jalan, mungkin karena lama tidak dipakai," ujar dia.

Sementara, Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Dwi Daryanto menambahkan, pihaknya bersyukur mendapatkan bantuan mobil damkar. Pasalnya, armada yang saat ini ada jumlahnya baru ada dua mobil. Padahal, di Kabupaten Bantul rata-rata tiap tahun kebakaran terjadi antara 50 sampai 60 kejadian. Idealnya satu mobil ada di tiga kecamatan, artinya minimal harus memiliki lima mobil.

"Saat ini ada dua armada satu ditempatkan di Pos Induk, satunya di Banguntapan," ucapnya. (okezone.com)
Peristiwa