Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu laporan perihal adanya 34 proyek listrik yang terabaikan. Sikap KPK kali ini menyusul permintaan Presiden Joko Widodo terhadap Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal proyek listrik tersebut.

Presiden Joko Widodo sempat mengatakan jika audit atau laporan proyek listrik itu tidak segera ditindaklanjuti, dirinya akan meminta KPK untuk menanganinya.

"Mengenai 34 proyek yang dinilai mangkrak itu kan perlu dilakukan audit penyebab mangkraknya. Tidak serta merta itu bisa disimpulkan bahwa itu telah terjadi dugaan perbuatan tipikor," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Rabu (9/11) malam.

Sejauh ini, lanjut Priharsa, KPK belum menerima laporan perihal 34 proyek listrik tersebut, khususnya yang terindikasi korupsi. Kendati belum menerima laporan, Priharsa mengatakan KPK selalu terbuka untuk menerima segala audit dan laporan dari lembaga terkait.

"Tentunya semakin banyak informasi yang dihimpun maupun dilaporkan oleh masyarakat, oleh pihak-pihak terkait, itu tentu akan semakin memudahkan KPK dalam menindaklanjuti jika memang ada dugaan tipikor di dalamnya," tukasnya.

"Sampai dengan saat ini belum ada laporan secara resmi berkaitan dengan ke-34 proyek yang mangkrak itu. Tapi kan kami mendapatkan juga informasi dari pemberitaan bahwa ada warning dari Pak Jokowi, agar proyek itu kan semangatnya supaya jangan sampai mangkrak," tambahnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menginstruksikan BPKP segeera mengaudit 34 proyek listrik yang mangkrak, sebelum ditindaklanjuti oleh KPK.

Jokowi menilai, banyak proyek listrik tersebut yang sudah tidak layak untuk diteruskan karena berkarat dan lainnya. Sehingga, menurut Jokowi proyek tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.(merdeka.com) Peristiwa