PEKANBARU - Menteri Pekerjaan Umum Penataan dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochamad Basoeki Hadimoeljono dalam pekan ini akan kunjungan kerja ke provinsi Riau.

Kehadiran Menteri PUPR bersama tim akan meninjau kelayakan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai (Permai) yang sudah dibangun sepanjang 131 kilometer.

"Kemungkinan dalam minggu ini Menteri PUPR akan datang ke Riau, untuk meninjau dan melihat kelayakan jalan Tol Pekanbaru-Dumai," kata Asisten II Setdaprov Riau, Evarefita, Rabu (9/9/2020).

Eva mengatakan, setelah nanti kelayakan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dicek, dan tidak ada kendala atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, maka Kementerian PUPR akan mengeluarkan surat kelayakan operasional tol.

"Kalau sudah dapat surat rekomendasi kelayakan tersebut, maka baru bisa melangkah lebih lanjut untuk peresmian jalan tol," ujarnya.

Kehadiran Menteri PUPR juga akan melihat persoalan ganti rugi lahan yang saat ini belum ada titik temu.

Sedikitnya ada 551 persil lahan yang masih bermasalah, karena ada dua kepemilikan di atas lahan yang dibangun jalan bebas hambatan itu.

"Persoalan ganti rugi lahan kita sudah melakukan terobosan-terobosan. Bahkan penyelesaian persoalan ini langsung dipimpin oleh Pak Gubernur. Sekarang sudah ada pergerakan, karena persoalan lahan ini berkaitan dengan Barang Milik Negara (BMN)," katanya.

Seperti diketahui, peresmian Tol Pekanbaru-Dumai molor dari ditargetkan yang ditetapkan sebelumnya.

Sesuai rencana, peresmian Tol Pekanbaru-Dumai dijadwalkan awal September ini.

Namun hingga saat ini belum terlihat ada rencana peresmian Tol Pekanbaru-Dumai.

Ditambah lagi saat ini muncul persoalan baru yang harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum peresmian dilaksanakan. Salah satunya adalah terkait ganti rugi lahan.

Persoalan ganti rugi lahan jalan Tol Pekanbaru-Dumai (Permai), Provinsi Riau belum tuntas, meski beberapa kali para pihak melakukan rapat koordinasi.

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan belum selesainya masalah ganti rugi lahan, karena persoalan jalan tol Permai ada dua kepemilikan hak di Proyek Strategis Nasional (PSN) ini.

"Jadi hak pertama milik warga yang sudah memiliki sertifikat, dan kedua Barang Milik Negara (BMN) yang sudah didaftar oleh Chevron ke Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)," katanya.

Sedangkan untuk pekerjaan fisik, kata Gubri, jalan bebas hambatan yang memiliki enam pintu tol tersebut sudah selesai.

Meski sebelumnya ada perbaikan karena terjadi longsor, namun proses perbaikan sudah selesai.

Sehingga secara fisik, Gubri Syamsuar memastikan jalan Tol Pekanbaru-Dumai sudah tidak ada persoalan lagi.

"Untuk fisik jalan tol Permai tidak ada masalah. Sudah selesai semua tinggal persoalan ganti rugi lahan, ini yang dikonsinyasi di Pengadilan. Tapi prosesnya tak bisa sebentar, karena kepemilikan tanah ada juga orang Jakarta," katanya.

Sementara saat disinggung soal rencana peresmian jalan tol Permai, Gubri mengaku belum mengetahui secara pasti.

Namun sebelum jalan tol Permai diresmikan terlebih dulu Menteri PUPR akan datang ke Riau melihat kesiapan jalan tol.

Pasalnya hingga saat ini permasalahan pembebasan lahan milik masyarakat dan perushaan, belum terselesaikan.

Karena tidak ada kata sepakat baik dari pihak perusahaan dalam hal ini SKK Migas, PT Chevron, dan lahan masyarakat yang bersetifikat.

"Ada rencana Pak Menteri PUPR akan ke sini, baru nanti kita dapat gambaran soal bagaimana peresmian," tukasnya.

Sementara Kelapa Biro Pembangunan Setdaprov Riau, Aryadi mengatakan, dalam persoalan Gubernur Riau mendorong agar secepatnya dilakukan percepatan.

"Tadi Pak Gubernur mendorong agar penyelesaiannya langsung rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden," katanya.