DUMAI - Walikota Dumai H. Zulkifli As mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Dumai dan Penandatanganan Kerjasama (Mou) Pemko Dumai dengan BPKP Provinsi Riau, pada Selasa (17/1/2017) bertempat di Gedung Sri Bunga Tanjung.

Acara yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Dumai Gusri Efendi, Kepala BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin, Forkopimda, Sekda Kota Dumai, SKPD, Camat dan Lurah se Kota Dumai ini turut membacakan Surat Keputusan Wako Dumai No : 10/Inspektorat/2017 tgl 03 Januari 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Dumai. Pada surat putusan tersebut maka ditetapkan struktur tugas saber pungli dikota Dumai.

Sebagai penagung jawab utama langsung dipegang oleh Walikota Dumai dan wakil Walikota. Dalam sambutan nya Walikota Dumai H Zulkifli As yang bisa dikatakan pungutan liar adalah seseorang atau pejabat atau pegawai yang melakukan tindakan yang memeras atau memintak mitak sesuatu imbalan yang tidak sesuai dengan pekerjaanya.

"Pungutan liar adalah merusak sendi sendi kehidupan masyarakat dan pemerintah. Untuk itu kita dan pemerintah pusat berkomitmen mendirikan satgas pungli untuk membrantas pegawai-pegawai nakal yang melakukan pemungutan liar. Untuk itu kita perlu kerja sama antara anggota yang sudah ditunjuk untuk membrantas pungli di kota dumai.  Untuk persoalan MUO sangatlah penting untuk mengatur pengawasan tata keloloah pemerintahan kota Dumai dan semua laporan dan pengelolaan aset kota dumai. Semoga semua berjalan dengan lancar, "ujar orang nomor satu di kota Dumai itu.

Dalam sambutan Kepala BPKP Provinsi Riau Dikdik Sajikan mengatakan agar tim yang telah terbentuk dapat saling bekerja sama serta saling besenergi.

"Kami mengharapkan semua itu bukan sekedar upacara atau dokumentasi saja. Mari kita bersama melaksanakan tugas dan tangung jawab. Untuk saling menjaga kerjasama dan saling mendukung tugas. Seorang pengawal atau pengawas harus mempunyai skil dan kemapuan yang melebihi dari yang di awasi," tutup singkatnya.(vie)