Politik
3 Momen ini Jokowi sindir pemerintahan era SBY
Jumat, 18 Mei 2018 10:58
Bukan dalam pekan ini saja Presiden Jokowi menyindir kebijakan pemerintah masa lalu. Dalam berbagai kesempatan, beberapa kali Jokowi menyindir kebijakan era sebelumnya kurang tepat.
Berikut ini, beberapa momen Presiden Jokowi secara tidak langsung menyindir pemerintahan era SBY:
1. Subsidi harga BBM
Presiden Joko Widodo menyindir pemerintahan sebelumnya, terkait harga BBM khususnya wilayah timur Indonesia 3,5 tahun lalu yang mencapai Rp 60 ribu perliter. Sedangkan pada eranya subsidi sudah dicabut tapi harga BBM bisa seragam.
"Dulu subsidi Rp 340 triliun, kenapa harga nggak bisa sama? Ada apa? Kenapa nggak ditanyakan? Sekarang subsidi sudah nggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," ujar Jokowi.
Kritikan ini langsung menuai reaksi dari SBY, dia membalas kritikan itu melalui akun pribadi twitternya. "Pak Jokowi intinya mengkritik & menyalahkan kebijakan subsidi utk rakyat & kebijakan harga BBM, yg berlaku di era pemerintahan saya. *SBY*" cuit SBY.
2. Utang dan bunganya
Presiden Joko Widodo pernah menjelaskan
persoalan utang yang terus menumpuk pada eranya. Saat itu Jokowi
langsung menegaskan jumlah utang yang dimiliki Indonesia saat ini bukan
karena dirinya, melainkan sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya.
"Isu
utang, saya dilantik itu utangnya sudah Rp 2.700 triliun, ya saya
ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun Rp 250 triliun. Kalau empat
tahun sudah tambah seribu. Ngerti ndak ini? Supaya ngerti, jangan
dipikir saya utang segede itu, enak aja," kata Presiden Jokowi.
3. Pembangunan LRT
Presiden Jokowi juga pernah mengkritik terkait
lambatnya pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT)
Cibubur Dukuh Atas. Menurutnya, pembicaraan pembangunan LRT sudah
dilakukan sejak tiga tahun lalu atau pada masa pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Permasalahan selama ini ialah
landasan hukum pembangunan dalam bentuk peraturan presiden tak kunjung
keluar. Pasalnya, perpres diperlukan karena proyek tersebut meliputi
sejumlah daerah.(Merdeka.com)
3 Kepala Daerah Jual Beli Jabatan Setahun Terakhir, Terbaru Bupati Kuansing
Kasus dugaan jual beli jabatan kembali terjadi. Terbaru menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby. Kini, dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
Desa Segati dan Bagan Limau Menerima Penghargaan Desa Bebas Api 2025-2026
PELALAWAN â€" Desa Segati dan Desa Bagan Limau menerima Penghargaan Program Desa Bebas Api (DBA) 2025â€"2026 dari Asian Agri atas keberhasilannya menjaga wilayah tetap bebas dari kebakaran hutan dan l
Festival Bakar Tongkang Rohil, Tradisi Mendunia yang Menggeliatkan Ekonomi Lokal
BAGANSIAPIAPI - Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bagansiapiapi menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya dengan turut serta mensponsori kegiatan Festival Bakar Tongkang 2026. D
Satres Narkoba Polres Inhil Ringkus Tersangka Narkoba di Kemuning dan Sita 5.707 Butir Ekstasi dan Sabu
TEMBILAHANâ€" Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hilir kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika. Seorang pria berinisial A.S.M. (38) berhasil diamankan dalam pengungk
Siapkan Ribuan Dosis, Dinas TPHP Bengkalis Kick Off Bulan Vaksinasi Rabies 2026
BENGKALIS â€" Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Bengkalis resmi memulai Bulan Vaksinasi Rabies 2026 dengan menggelar kick off di halaman Kantor Dinas TPHP, Jalan Perta