RIAU - Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Riau, Irwan Nasir terang-terangan memberi dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf. Bahkan Irwan ikut hadir di acara deklarasi Jokowi-Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu. Keputusan Irwan bertentangan dengan arah politik DPP PAN yang memutuskan mengusung pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga.

DPP PAN menyarankan Irwan mengundurkan diri sebelum dijatuhi sanksi. "Bagi mereka yang tidak loyal atau membangkang atas putusan partai secara nasional tersebut sebaiknya segera sadar diri atau taubat dan kembali menjalankan secara konsisten keputusan partai," tegas Wakil Sekjen PAN Surya Imam Wahyudi kepada merdeka.com, Selasa (13/11).

"Jika tidak, maka sebagai etika moralitas agama sebaiknya mundur dari pengurus atau anggota partai sebelum partai mengambil tindakan sanksi organisasi penonaktifan atau pemecatan," sambungnya.

Surya menjelaskan, secara organisatoris, tindakan kader di daerah yang tidak menjalankan keputusan rakernas yang mengusung Prabowo-Sandi adalah tindakan melanggar disiplin, tidak loyal dan tak taat azas. Pihaknya meyakini kader PAN di daerah yang tak mengikuti keputusan DPP hanya latah dan belum memahami betul AD/ART, platform dan nilai-nilai perjuangan PAN.

"Dan bisa pula karena mereka tersandera oleh persoalan hukum di masa lalu yang digoreng dan dijadikan tekanan politik sanderaan untuk mendukung calon di luar putusan partai," tutupnya.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan tidak mau berbicara banyak soal kadernya yang mendukung Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'rif Amin. Seperti Ketua DPD PAN Riau, Irwan Nasir yang ikut deklarasi dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf. Zulkifli hanya menyebutkan persoalan Irwan yang merupakan Bupati Kepulauan Meranti, Riau itu diselesaikan di internal partai mereka.

"Itu urusan rumah tangga nanti," kata Zulkifli, saat berkunjung ke kantor PAN Riau di Pekanbaru bersama Sandiaga Uno, Senin (12/11).

(merdeka.com)

Politik