Fraksi Partai Hanura menolak usulan hak angket kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena belum mengeluarkan surat pemberhentian Basuki T Purnama dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana menegaskan, angket tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Jadi Fraksi Hanura jelas menolak hak angket. Tidak ada gunanya. Hanya akan menambah kegaduhan," kata Dadang saat dihubungi, Selasa (14/2).

Dadang menduga, penggunaan hak angket tersebut berhubungan dengan pencalonan Ahok di Pilgub DKI. Apalagi kata dia, persoalan ini hanya menyangkut perbedaan tafsir hukum.

"Hak angket tidak pada tempatnya. Ini kan bukan persoalan yang berdampak luas pada seluruh masyarakat. Ini kan hanya berhubungan dengan persoalan calon DKI. Yang di dalamnya ada perbedaan penafsiran hukum," tegasnya.

Perbedaan tafsir hukum itu karena Mendagri Tjahjo Kumolo berpandangan, pemberhentian Ahok dilakukan jika perkara penistaan agama telah memasuki tahap penuntutan. Dadang menyebut, alasan Mendagri bisa diterima karena jaksa mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif dan akan diputuskan dalam tuntutan. (Merdeka.com)
Politik