merdeka.com

Gedung DPR

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wawan, mengkritisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selalu mempermasalahkan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg) yang akan tertuang dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU). Kata dia, larangan ini bersifat politis sebab DPR hanya mempermasalahkan larangan mantan narapidana korupsi nyaleg sebagai anggota DPR dan DPRD saja.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menegaskan kritisi DPR terkait larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg itu berlaku untuk semua lembaga legislatif. Mulai dari DPR, DPD dan DPRD.

"Ketentuan itu mutatis mutandis jadi berlaku juga untuk DPD," kata Baidowi saat dihubungi merdeka.com, Selasa (29/5).

Menurut Baidowi, selama ini KPU hanya mengekspos penolakan DPR terhadap larangan mantan narapidana nyaleg sebagai anggota DPR dan DPRD. Padahal, tambah Wasekjen PPP itu, DPR tak setuju larangan untuk semua lembaga legislatif nasional maupun regional.

"Selama ini KPU hanya ekspos yang syarat DPR sementara syarat DPD tak diekspos. Nah kalau begini, siapa yang politis? Jika ternyata KPU keukeh ya tinggal ruangnya JR (Judicial Review) ke MA (Mahkamah Agung) bagi pihak-pihak yang dirugikan," ungkapnya.

Sebelumnya, larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif tetap akan dimasukan sebagai norma dalam PKPU oleh KPU meski mendapat penolakan dari DPR dan Bawaslu. Komisioner KPU, Wawan tak memungkiri penolakan DPR bersifat politis.

Penilaian tersebut setelah adanya respons berbeda oleh DPR terhadap PKPU dengan isi norma yang sama, melarang mantan narapidana korupsi pada pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).