Jakarta - Kader Partai Demokrat (PD) berang karena pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal harga BBM di masa lalu dan meminta agar partainya tak berkoalisi dengan Jokowi. PDIP sebagai partai pendukung utama Jokowi angkat bicara.

Bendahara Fraksi PDIP Alex Indra Lukman menuturkan bahwa partainya, sepanjang sejarahnya, memang tak pernah berkoalisi dengan PD dalam dunia perpolitikan. Alex mengatakan bahwa partainya selalu berada di pihak oposisi saat pemerintahan Sudilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Fakta sejarah bahwa selama ini PDI Perjuangan tidak pernah berkoalisi dengan Demokrat dalam kancah politik nasional," kata Alex saat berbincang dengan detikcom, Senin (21/5/2018).

"Di saat Pak SBY jadi presiden 2 periode pun PDI Perjuangan memilih jalan untuk tidak bergabung dengan partai-partai pendukung pemerintah pada waktu itu," sambungnya.

Meski begitu, dia menuturkan bahwa masih terbuka peluang kepada PD untuk berkoalisi dengan partainya. Dia pun menyebut PDIP selalu membuka pintu kepada PD untuk membahas terkait koalisi tersebut.

"Saya rasa PDI Perjuangan selalu membuka pintu untuk berdialog dan berdiskusi, untuk bisa bersama-sama membangun Indonesia Hebat ini," tuturnya.

Sementara itu, senada dengan Alex, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno juga menilai sikap dari kader PD yang meminta agar partainya tak gabung koalisi dengan kubu Jokowi itu adalah urusan pribadi PD. Meski begitu, Hendrawan menuturkan PDIP tetap menjalin komunikasi dengan PD.

"Soal ada kader yang minta ini-itu soal koalisi, itu urusan masing-masing parpol. Yang jelas, komunikasi politik terus kami bangun karena kami mengusung politik persaudaraan, politik gotong royong," tutupnya.

Partai koalisi pendukung Jokowi yang lain, yakni PPP, juga masih berharap Demokrat merapat ke koalisi Jokowi. Semakin banyak partai yang mendukung Jokowi maka akan semakin baik.

"Bagi kami semakin banyak dukungan semakin baik, semakin banyak teman semakin baik. Negara ini kan butuh semangat gotong-royong dan kebersamaan, sebagaimana kita membangun demokrasi," kata Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi.

Sebelumnya, pernyataan Presiden Joko Widodo soal harga BBM di masa lampau membuat berang kader dan pengurus Partai Demokrat. Mereka meminta Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjauhi Jokowi.

"Kekesalan kader itulah yang kemudian diekspresikan oleh kader agar Demokrat tidak usah koalisi dengan Jokowi. Jadi mungkin itulah perasaan kader yang tak rela dan tak terima pimpinannya dilecehkan sehingga meminta partai untuk memikirkan koalisi dengan yang lain," ujar Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean, Senin (21/5).

(detik.com) Politik