Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan, koalisi keumatan tidak berada dalam komando pemimpin Front Pembela Islam (FPI) yakni Habib Rizieq Syihab. Menurutnya, jika ada pertemuan partai dengan Rizieq itu hanya sekadar untuk mendengarkan aspirasi saja.

"Koalisi keumatan pun itu sudah dilaksanakan. Karenanya kami partai-partai politik tidak dalam posisi berada di bawah Habib Rizieq, kami yakin juga Habib Rizieq tidak berada di antara partai-partai politik. Itu adalah aspirasi dari beliau yang ternyata aspirasi itu sudah terlaksana," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6).

Hidayat menjelaskan, dalam konteks pilpres sama sekali tidak ada kaitannya dengan organisasi masyarakat. Karena itu dia yakin Rizieq tidak akan mendikte setiap partai.

"Parpol atau gabungan partai politik, pastilah dia memahami situasi ini dan karenanya beliau saya yakin tidak dalam rangka mendikte partai-partai politik apalagi mengatasi partai politik-partai politik," ujarnya.

Dia juga tidak mempermasalahkan Partai Demokrat yang enggan bergabung dengan koalisi keumatan. Demokrat enggan bergabung karena koalisi itu berada dalam komando Habib Rizieq.

"Kalau kemudian rekan-rekan dari Demokrat kemudian tidak setuju dengan istilah ya bebas saja. Kami pun belum memberikan nama atas koalisi ini, namanya apa. Kami cuma sepakat sebaiknya nama itu yang kemudian bisa merangkum semuanya dan tidak menghadirkan semacam perasaan terdiskriminasikan," ucapnya.

Diketahui, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean mengungkapkan bagian yang mengurungkan niat untuk bergabung dengan koalisi keumatan setelah Ketum Partai Gerindra Prabowo dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bertemu dengan pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab di Tanah Suci.

"Orang-orang yang menyampaikan itu seolah-olah itu adalah komando Pak Habib Rizieq. Jadi kalau itu komando Rizieq ya Demokrat akan mengurungkan niat akan bergabung di sana," ungkap Ferdinand, di DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, JakartaPusat, Kamis (7/6).

(Merdeka.com)

Politik