PEKANBARU- Penganggaran pemasangan eskalator di gedung DPRD Riau tahun 2020, senilai Rp8,5 miliar diduga syarat kepentingan. Hal itu diungkapkan Plt Ketua Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK), Bowo. Rabu (19/2/2020).

"Kita duga anggaran pemasangan eskalator itu ada kepentingan, "katanya. 

Menurutnya, anggaran pembuatan eskalator senilai Rp8,5 miliar tergolong fantastis. Terlebih eskalator yang akan dipasang tersebut hanya berjarak beberapa meter saja, antara penghubung lantai 1 ke lantai 2. 

"Memangnya mau berapa titik eskalator dipasang di gedung wakil rakyat itu sampai anggarannya Rp8,5 miliar, "ungkapnya.

"Terkecuali gedungnya empat sampai 8 lantai baru diperlukan eskalator. Lagian dananya sangatlah besar sekali, "imbuhnya. 

Oleh karena itu, Bowo meminta kepada seluruh anggota DPRD Riau mengambil kebijakan membatalkan penganggaran pemasangan eskalator. 

"Kita sangat menyangkan penganggaran dana pembuatan eskalator gedung DPRD Riau yang hanya dua lantai. Anggaran Rp8,5 miliar itu hanya menghambur-hamburkan uang rakyat, "cetusnya.

Menurut Bowo lagi, masih banyak hal yang paling penting selain pemasangan ekslator dengan anggaran sebesar itu. Pembangunan yang menyentuh masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang hingga kini belum tersentuh sama sekali.

Kemudian, katanya lagi, masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian bantuan dan dukungan pemerintah, seperti masyarakat yang anaknya meninggal digubuk dekat rumah Gubernur Riau, anak punk di pinggir jalan dan pemulung lainnya yang masih diabaikan. Kemudian, jalan tanah lainnya juga masih banyak belum diperhatikan.

Diharapkan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, mengambil kebijakan yang sejajarnya saja. Pengalaman kita selama ini masih terdapat anggaran yang diduga tudak tepat sasaran, seperti belanja BBM tahun lalu yang hingga kini belum jelas ujung pangkalnya.

"Pengalaman kita selama ini masih terdapat anggaran yang diduga tidak tepat sasaran. Seperti belanja BBM tahun lalu yang hingga kini belum jelas ujung pangkalnya, "pungkasnya.

Disinggung terkait statement Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto untuk tidak memperdebatkan penggelontoran anggaran Rp8,5 miliar pemasangan eskalator, Bowo mempertanyakan dan menaruh kecurigaan. 

"Jika oknum anggota DPRD Riau meminta sejumlah pihak tidak mempersoalkan anggota eskalator senilai Rp8,5 miliar itu perlu di pertanyakan dan di curigai. Adapa apa di balik anggaran dana eskalator tersebut?, "tandasnya  

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, Senin (17/02/2020), meminta para pihak untuk tidak memperdebatkan penggelontoran anggaran Rp8,5 miliar pemasangan eskalator di gedung DPRD Riau. 

Pasalnya, menurutnya, dilansir dari cakaplah.com, anggaran pemasangan eskalator tersebut berakibat kecil penilaiannya.

"Saya pikir anggaran Rp8,5 miliar ini jangan diperdebatkan, karena akan kecil nilainya, "katanya.

"Jadinya kalau kita menghargai orang-orang tua kita, tokoh kita di Riau. Siapapun yang datang bisa menggunakannya, "imbuhnya.

Diungkapkannya, pemasangan fasilitas eskalator itu tidak semata-mata menjadi ajang kemalasan menaiki tangga. Tetapi sebagai sarana kepentingan bagi komponen tamu undangan seperti tokoh masyarakat keruangan paripurna, dikarenakan fisik komponen masyarakat sudah sepuh dan keterbatasan fisik. 

"Saat digelarnya paripurna itu kan memang ada komponen masyarakat yang sudah menjadi undangan wajib, kan rata-rata tokoh ini sudah sepuh dan memiliki keterbatasan secara fisik. Tidak semua bisa naik tangga. Maka idealnya memang kita siapkan eskalator, "ungkapnya. 

Hardianto belum mengetahui teknis, panjang dan posisi letak eskalator tersebut. Namun dia akan segera mengetahui. (aft).