Rabu, 08 Feb 2023
  • Home
  • Politik
  • Pemerintah Jangan Berikan Rekomendasi Perpajangan Izin HGU PT MUP di Langgam

Sebelum Persoalan Bersama Masyarakat Duduk,

Pemerintah Jangan Berikan Rekomendasi Perpajangan Izin HGU PT MUP di Langgam

Laporan: Febri S
PT.SPIRIT INTI MEDIA
Sabtu, 21 Jan 2023 09:33
Sunardi, SH anggota komisi II DPRD Pelalawan
PANGKALANKERINCI- Anggota DPRD Pelalawan,  Sunardi, SH blak-blakan berbicara masalah Hak Guna Usaha (HGU) yang dikantongi PT Mitra Unggul Perkasa (MUP) beroperasi di Kecamatan Langgam. Hal tersebut seiring dengan adanya, tuntutan masyarakat Kecamatan Langgam mendesak PT MUP terlebih dahulu menunaikan kewajibannya, sebelum mengurus perizinan perpanjangan HGU yang bakal berakhir per-31 Desember 2023.

Mencuatnya, tuntutan masyarakat Langgam supaya PT MUP mengeluarkan 20 persen dari lahan mereka, sebelum pihak perusahaan mengurus perizinan perpanjangan HGU kata Sunardi, itu memang sudah diatur oleh undang-undang. 

Politisi partai Golkar menilai, adanya, tuntutan masyarakat Langgam kepada PT MUP hingga berujung mediasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di komisi II DPRD beberapa hari yang lalu, adalah akibat tidak terciptanya, keharmonisan dan semangat kebersamaan selama ini. 

"Saya pastikan, bahwa tanah ini, tidak akan pernah berkembang dan selalu sebanyak itu. Tapi jika pihak perusahaan tidak menjaga keseimbangan dengan masyarakat, dipastikan akan jauh lebih besar masalah yang akan terjadi, nantinya," tegas Sunardi.

Padahal kata Sunardi, HGU ini diberikan oleh pemerintah selama 95 tahun. Waktu penguasaan tentu sangat panjang sekali. Disatu sisi, jika ada permasalahan harus diselesaikan dari sekarang. 

Untuk itu perlu ketegasan BPN, Dinas Perizinan maupun Dinas Perkebunan bahwa HGU ini kata Sunardi, memang produk orang yang diatas atau dikeluarkan dari pemerintah pusat akan tetapi dasarnya, menuju kearah kesitu  diawali dari tingkat bawah. Misalnya, apa yang menjadi tuntutan masyarakat Langgam menjadi bagian yang wajib diselesaikan oleh pihak perusahaan.

"Kita bermohon kepada pemerintah daerah, tidak memberikan rekomendasi perpanjangan HGU, jika persoalan tingkat bawah belum duduk dan belum selesai. Seperti kasus HGU PT MUP ini dengan masyarakat Langgam," tegasnya.

Poin pertama yang mesti dimulai harap Sunardi, BPN dan perijinan agar HGU yang akan direkomendasikan ke pemerintah pusat, terlebih dahulu mesti di cek dan croscek luasan lahannya. Sebab, perijinan yang sekarang ini, dirinya punya, keyakinan bahwa hampir diseluruh perusahaan yang ada dikabupaten Pelalawan ini, memiliki lahan lebih dari luasan HGU.

HGU ini diberikan 95 tahun, dengan tiga kali skema perpanjangan. Skema pertama adalah 35 tahun lalu, diperpanjang 25 tahun dan terakhir diperpanjang lagi sebut Sunardi 35 tahun. "Umur kita hanya 50 atau 60 tahun habis, sementara kita meninggalkan masalah kepada generasi kita. Untuk itu saya berharap persoalan tuntutan masyarakat Langgam harus diselesaikan dengan baik sehingga nantinya, menjadi sampel dan contoh bagi daerah lainnya," tandas Sunardi.

Sejumlah perusahaan yang beroperasi dikabupaten Pelalawan saat ini menghadapi fase-fase perpanjangan HGU, salah satunya, adalah Asian Agri Grup, Serikat Putra. Fase-fase ini tegas Sunardi mesti diselesaikan. 

"Fase-fase ini, harus disikapi dan menjadi pemikiran kita bersama. Memang perizinan dikeluarkan oleh pemerintah pusat, jika tidak diselesaikan dari bawah, justru kita yang kena, berhadapan langsung dengan masyarakat," tandasnya.***

komentar Pembaca

Copyright © 2012 - 2023 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.