Okezone.com

Politikus Golkar Aziz Syamsuddin.

JAKARTA – Politikus Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini. Ketua Komisi III DPR RI tersebut beralasan sedang mengikuti kegiatan kepartaian di Lampung.

Aziz sendiri rencananya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Dia akan digali keterangannya untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

"Aziz Syamsuddin menyampaikan ada kegiatan partai di Lampung di hari Selasa, dan ‎rapat dengan Menko di hari Kamis," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (5/6/2018).

Tak hanya Aziz, politikus PDIP Ganjar Pranowo juga absen dalam pemeriksaan kali ini. Berdasarkan surat yang diterima KPK, Ganjar meminta penjadwalan ulang karena sedang mempersiapkan pencalonan sebagai kepala daerah Jawa Tengah.

"Sedangkan Ganjar Pranowo pada pokoknya menyampaikan tidak dapat hadir dan meminta penjadwalan ulang dengan pertimbangan sedang mempersiapkan pencalonan sebagai kepala daerah," terangnya.

KPK telah menerima surat alasan ketidakhadiran keduanya pada Senin 4 Juni 2018. Selain Aziz dan Ganjar, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPR lainnya pada hari ini.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Kedelapannya yakni Irman, Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, dan Made Oka Masagung.

Adapun dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta mantan ketua DPR RI Setya Novanto sudah divonis terbukti bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kemudian untuk Anang Sugiana Sudihardjo masih proses persidangan.

Sementara Markus Nari, Irvanto Hendra Pambudi, dan Made Oka Masagung masih dalam penyidikan di KPK. Kedelapan orang itu diduga secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

(okezone.com)