Politik
Tim Prabowo: Penurunan Kemiskinan Era Jokowi Kalah dari Mega-Gus Dur
Selasa, 13 Nov 2018 10:37
"Kita sudah mengingatkan sejak awal kepada pemerintahan untuk tidak mengesampingkan pembangunan manusia. Dan kita sayangkan baru mulai diangkat sebagai prioritas pada tahun ini yang notabene adalah tahun politik," ujar perempuan yang akrab disapa Sara itu dalam keterangan tertulis, Selasa (13/11/2018).
Sara mengatakan, Indonesia masih tertinggal cukup jauh dari segi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan data Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), kata dia, sistem pendidikan Indonesia ada di peringkat 62 dari 72 negara.
Indonesia, kata Sara, masih kalah dari Korea Selatan yang bertengger di peringkat pertama. Bahkan, Indonesia kalah dari Vietnam yang berada di peringkat delapan.
"Penyebabnya bukan soal anggaran, karena kita mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan. Ini semua terjadi karena permasalahan manajemen, kualitas sistem pendidikan dan kurangnya dukungan peningkatan kualitas pengajar," katanya.
Selain itu, menurut Sara, kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak dibarengi peningkatan kualitas hidup di Indonesia ditunjukkan dari melambatnya angka penurunan kemiskinan di Indonesia. Pemerintahan Jokowi, katanya, memiliki kecepatan penurunan jumlah penduduk miskin paling lambat sejak hampir dua dekade terakhir yakni 0,51 juta jiwa per tahun.
Politikus Gerindra itu mengatakan, angka tersebut lebih lambat ketimbang pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 2 periode masa jabatan SBY sebagai presiden, penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia yakni 0,72 juta per tahun di periode pertama dan 0,96 juta jiwa per tahun di periode kedua.
"Kecepatan penurunan kemiskinan pemerintahan ini juga kalah dengan Bu Megawati yakni 0,57 juta, apalagi dengan Gus Dur yang mencapai 5,05 juta jiwa per tahun," ujar Sara.
Oleh sebab itu, kata Sara, Prabowo-Sandiaga telah menyiapkan sejumlah program yang berfokus pada pembangunan multidimensi di Indonesia. Dia memastikan pembangunan akan berjalan di semua sektor secara berkesinambungan.
"Pembangunan semua sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Termasuk soal bantuan sosial di mana kelemahan kita adalah soal tidak akuratnya data penerima, itu harus kita bereskan dalam waktu cepat," ungkapnya.
Menurut Sara, pembangunan multidimensi tersebut mendesak untuk segera dilakukan guna menghadapi bonus demografi pada 2030. Pembangunan itu nantinya akan meliputi perbaikan gizi anak, peningkatan sistem pendidikan, penguatan ketahanan energi (terutama terbarukan) dan sistem pertahanan, serta kebijakan mengatasi masalah lingkungan.
3 Kepala Daerah Jual Beli Jabatan Setahun Terakhir, Terbaru Bupati Kuansing
Kasus dugaan jual beli jabatan kembali terjadi. Terbaru menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby. Kini, dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
Desa Segati dan Bagan Limau Menerima Penghargaan Desa Bebas Api 2025-2026
PELALAWAN â€" Desa Segati dan Desa Bagan Limau menerima Penghargaan Program Desa Bebas Api (DBA) 2025â€"2026 dari Asian Agri atas keberhasilannya menjaga wilayah tetap bebas dari kebakaran hutan dan l
Festival Bakar Tongkang Rohil, Tradisi Mendunia yang Menggeliatkan Ekonomi Lokal
BAGANSIAPIAPI - Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bagansiapiapi menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya dengan turut serta mensponsori kegiatan Festival Bakar Tongkang 2026. D
Satres Narkoba Polres Inhil Ringkus Tersangka Narkoba di Kemuning dan Sita 5.707 Butir Ekstasi dan Sabu
TEMBILAHANâ€" Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hilir kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika. Seorang pria berinisial A.S.M. (38) berhasil diamankan dalam pengungk
Siapkan Ribuan Dosis, Dinas TPHP Bengkalis Kick Off Bulan Vaksinasi Rabies 2026
BENGKALIS â€" Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Bengkalis resmi memulai Bulan Vaksinasi Rabies 2026 dengan menggelar kick off di halaman Kantor Dinas TPHP, Jalan Perta