Merdeka.com

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, keputusan Yudi Latif mundur dari jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai tindakan yang pancasilais. Mundurnya Yudi, kata Fadli, menjadi momentum untuk mengevaluasi keberadaan BPIP.

"Jadi keberadaan BPIP perlu dievaluasi lah, saudara Yudi Latif ini bagus, fair itu tindakan yang pancasilais menurut saya mengundurkan diri dari BPIP," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/5).

Menurut Fadli, pemerintah seharusnya merampingkan badan-badan yang dianggap tidak perlu ketimbang membuat badan baru seperti BPIP sesuai semangat reformasi birokrasi.

"Kemudian badan-badan yang dianggap tidak perlu bisa dilakukan oleh badan-badan lain, tidak perlu membuat badan-badan baru, apalagi ini terkait Pancasila," ujarnya.

"Jadi jangan memberikan satu tafsir tentang Pancasila dan Pancasila dijadikan alat politik gitu ya. Untuk mengintepretasikan sebuah kejadian Pancasila atau tidak Pancasila," sambung Fadli.

Sebagai gantinya, Fadli mengusulkan, tugas untuk mensosialisasikan Pancasila diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tugas itu telah menjadi bagian dari program empat pilar kebangsaan di MPR.

"Sebaiknya institusi sudah yang menyangkut, saya kira di MPR sudah adaptor program terkait empat pilar ini anggota DPR yang mewakili rakyat kan melakukan sosialisasi," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri itu disampaikan Yudi Latif tepat setahun dirinya menjabat sebagai kepala BPIP.

"Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar," kata Yudi Latif yang mengumumkan pengunduran dirinya lewat akun Facebooknya, Yudi Latif Dua seperti dikutip merdeka.com, Jumat (8/6).

Dalam tulisannya, Yudi Latif sedikit menyinggung anggaran di BPIP yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Menurut Yudi, sejak dilantik pada 7 Juni 2017, lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar Rp 7 miliar.

"Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli. Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun," beber Yudi Latif.

Selain itu, kata dia, kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab. Praktis kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.