MERANTI - Berbagai langkah sudah dilakukan oleh pemerintan Kepulauan Meranti seperti menyurati Gubernur Riau dan Kapolda Kapolda Riau serta hearing bersama Komisi II DPRD kepulauan Meranti dengan pihak penyelenggara jasa angkutan laut ( Spedboat Nagaline ) dalam memberikan layanan serta kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkuta laut yang melewati pelabuhan tanjung Pal Buton kabupaten Siak.

Tetapi hal tersebut terkesan sia-sia karena pihak pengelol pelabuhan tanjung Pal buton

 dinilai egois dalam menentukan tarif serta tidak ditunjang dengan keamanan yang layak bagi penumpang,

Hal ini diketahui dengan kondisi pelabuhan yang berlubang dan patah dianggap tidak layak serta membahayakan bagi penumpang menggunakanya.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti yang juga selaku pengguna Jasa tersebut geram dengan kondisi tidak layak dan terkesan membahayakan keselamatan pengguna jasa angkutan laut tersebut.

Dikatanya " Kondisi pelabuhan atau jembatan sudah berbaya sekali sementara aktifitas dipelabuhan tersebut sangat tinggi tetapi kondisinya tidak layak, 

"Lihatlah kondisinya, Sementara penumpang yang melewati pelabuhan ini harus membayar 5.000 per orang sementara untuk barang sebesar 10.000 per potong, sementara waktu kita memakai pelabuhan pemerintah pungutan ini tidak ada sama sekali",

Tambanya lagi, " Tolong lah pihak pelabuhan rakyat tanjung Pal buton ini pakai hati sedikit, Masyarakat sudah membayar dan tolong pelabuhannya yang patah untuk diperbaiki sebelum ada masyarakat yang menjadi korban, kalau difikirkan lagi biaya yang dipungut tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima, minimal keselamatan penumpang yang diutamakan", ungkap Ardianyah.

Diketahui sebelumnya Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Sudah melakukan hearing bersama dinas perhubungan dan juga pihak jasa pelayaran yaitu Spedboat Nagaline, Selasa (25/2/20)

Didalam hearing tersebut pihak Nagaline sudah memberikan opsi lain kepada pengelola pelabuhan tanjung Pal seperti membayar 3 juta perbulan dan menambah gerobak, tetapi ditolak pengelola dan masyarakat disana**