Pengunduran Sejumlah PPK di PUPR Pelalawan Disayangkan Kalangan DPRD

Laporan: Febri. S

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Rabu, 24 Jun 2020 14:53

PELALAWAN- Sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan mengundurkan diri. Aksi pengunduran diri ini, mendapat sorotan dari kalangan DPRD Pelalawan.

Pasalnya, pengunduran diri ini, akan

mempengaruhi capaian penyelesaian kegiatan,baik yang sedang berjalan maupun yang sedang berproses tender, di Bagian Layanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pelalawan.

Hal paling, memungkinkan, terhambat adalah pembangunan empat unit jembatan tersebar di empat titik di empat kecamatan, begitu juga pembangunan gedung fisik, prasarana jalan serta pengaspalan dilingkup PUPR sendiri.

Sorotan terkait pengunduran sejumlah PPK ini mencuat dari Ketua Komisi III DPRD Pelalawan, Monang Pasaribu dan anggota Fraksi Demokrat-PKS, H. Abdullah, Rabu (24/6/2020).

Monang Pasaribu mendesak bupati Pelalawan memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR dan PPK yang mengundurkan diri. Disitu nanti didudukkan apa sebenarnya, persoalan terjadi.

"Kita minta bupati turun tangan, memanggil pihak terkait di PUPR, apa sebenarnya yang terjadi, sehingga bisa tak sejalan antara pimpinan dan bawahannya," harap Monang.

Jika hanya persoalan beban kerja menjadi sebuah alasan mengundurkan diri, Monang menegaskan bahwa itu sudah menjadi tanggung jawab mereka. Apalagi, paket di PUPR tahun ini tidaklah terlalu banyak.

Sementata itu, anggota Fraksi Demokrat-PKS, Abdullah mengaku kaget dan menyayangkan dengan pengunduran sejumlah PPK di dinas PUPR Pelalawan. Ia menilai pengunduran diri tersebut, menunjukkan ada bara dalam sekam di internal PU yang selama ini tidak diselesaikan.

"Kita meminta agar persoalan internal di PUPR cepat diselesaikan, ini menyangkut progres pembangunan, jika tak secepatnya, dituntaskan pasti masyarakat yang rugi," tandasnya singkat.***

komentar Pembaca